Koreri.com, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus berupaya hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan dan menjawab berbagai keluhan dan aspirasi melalui program WAJAR (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat).
Program WAJAR ini menjadi agenda rutin yang digelar setiap hari Jumat, pukul 09.00-10.00 WIT dan kali ini kembali berlangsung di Balai Kota Ambon, Jumat (25/4/2025).
Respons positif datang dari masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya warga Kota Ambon yang antusias hadir untuk menyampaikan langsung permasalahan yang mereka hadapi.
Mulai dari persoalan sampah, Air bersih, pedagang kaki lima, hingga status lahan dan permukiman.
Dalam dialog kali ini, Wali Kota Bodewin Wattimena menegaskan komitmen Pemerintah untuk menertibkan kios-kios 24 jam yang diduga dibiayai oleh pemilik modal tunggal tanpa izin resmi.
“Kalau ada praktik monopoli, tutup semua toko itu. Harus izin seperti Indomaret dan Alfamidi. Kalau modalnya dari luar Ambon, uangnya tidak berputar di sini. Dampaknya besar bagi perekonomian kota,” tegasnya.
Terkait persoalan di kawasan Waringin Pintu, Wali Kota menyatakan Pemkot akan mengambil langkah serius. Pasalnya, dari total lahan 3 hektar, hanya 1,6 hektar yang bersertifikat.
“Kami tidak akan membiarkan warga digusur. Pemerintah akan selesaikan ini, jika perlu membeli lahan yang disengketakan,” tegasnya.
Pertemuan lanjutan akan dilakukan Senin mendatang, melibatkan Raja Halong dan pihak pengembang Blis Vilis untuk memastikan kejelasan status lahan dan hak tinggal masyarakat.
Wali Kota juga menyinggung persoalan belum hadirnya raja definitif di Negeri Rumah Tiga.
Ia menekankan pentingnya menghargai keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
“Kalau masyarakat adat tidak mau akomodir keputusan itu, ya kita akan begini terus. Tidak akan pernah ada raja,” cetusnya.
Salah satu komitmen menarik yang disampaikan adalah pembangunan Pasar Papa Lele.
“Saya janji, tahun depan pasar ini hadir. Tidak ada lagi mama-mama yang diusir. Semua pakai kebaya, jadi daya tarik wisata seperti di Sydney,” kata Wattimena yang juga menyentil pentingnya ketertiban pedagang untuk tidak berjualan di badan jalan atau tempat terlarang.
Soal kemacetan di Pasar Mardika akibat PKL, Wali Kota mengambil sikap tegas.
“Tanggal 28 kita bersihkan. Tidak ada kompromi. Kalau melawan, saya sendiri yang turun dengan eksavator,” Kembali tegasnya.
Ia juga mengungkapkan Pemkot Ambon tak mendapatkan pendapatan apa pun dari kawasan pasar tersebut, sementara dituding jadi dalang semua kekacauan.
“Parkir, retribusi, terminal kita tidak urus, tapi kita yang disalahkan. Sekarang kita bersihkan,” bebernya.
Soal pedagang buah, Wali Kota menyatakan tidak ada izin untuk berjualan di depan MCM.
“Mau marah ke saya silakan, tapi kota ini harus rapi. Kalau mau jualan buah, malam di Pasar Mardika saja,” pintanya.
Warga Nania juga mendapat kepastian dari Wali kota terkait lahan yang telah diberikan rekomendasi HGB (Hak Guna Bangunan). Setelah pembayaran sesuai nilai lahan ditentukan, sertifikat hak milik akan diterbitkan.
“Masalahnya masyarakat lebih percaya kampanye hitam daripada janji pemerintah. Tapi saya pastikan, SHM tetap akan diberikan setelah proses berjalan,” janjinya.
Pemerintah juga menyoroti kondisi jalan di beberapa kawasan seperti Nania, Waiheru, Wayame, dan Hative Besar.
“Tahun depan kita upayakan anggaran untuk perbaikan total,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan WAJAR ini, Wakil Wali Kota Ambon Elly Toisuta, Sekretaris Kota Robby Sapulette, pimpinan OPD, para raja, lurah, dan kepala desa se-Kota Ambon.
Melalui program ini, Pemerintah Kota Ambon bertekad menghadirkan solusi konkret atas berbagai permasalahan warga.
“Pemerintah harus hadir, dan hadirnya pemerintah itu memberi kepastian,” tutup Walikota.
RED
