Koreri.com, Timika – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera membuka ruang dialog Jakarta – Papua sebagai langkah konkret menghentikan konflik bersenjata yang terus terjadi di atas tanah ini.
Direktur YLBH Papua Tengah Yoseph Temorubun, menegaskan bahwa konflik berkepanjangan antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) telah menjadikan rakyat sipil sebagai korban utama.
Bahkan, dampaknya telah menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakstabilan sosial yang berkepanjangan.
“Kami tidak ingin Papua tercatat dalam sejarah sebagai wilayah konflik bersenjata. Rakyat sipil terus menjadi korban, dan pembangunan terus tersandera oleh kekerasan,” ujar Yoseph dalam keterangannya kepada media ini, Sabtu (31/5/2025).
YLBH juga mempertanyakan mengapa konflik di sejumlah wilayah seperti Aceh, Maluku, Poso, dan Kalimantan dapat diselesaikan melalui dialog dan pendekatan damai, sementara Papua terus dibiarkan dalam lingkaran kekerasan.
Seruan untuk membuka dialog damai telah berkali-kali disampaikan oleh para tokoh agama, adat, perempuan, organisasi pemuda, dan lembaga HAM di Papua, namun belum mendapat respon serius dari pemerintah pusat.
“Dialog satu meja yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan Papua adalah kunci. Tapi seruan itu terus diabaikan,” imbuhnya.
Papua kini tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pelanggaran HAM tertinggi di Indonesia.
Bahkan Komisi Tinggi HAM PBB telah menempatkan Papua sebagai “Zona Merah” dalam laporan pengamatannya.
Namun, alih-alih menjadikan peringatan tersebut sebagai momentum introspeksi, pendekatan yang digunakan Pemerintah justru masih berbasis militerisasi.
“Kami meminta political will yang nyata dari Pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan konflik di Papua secara bermartabat melalui dialog, bukan senjata,” desak Yoseph.
Advokad Papua Tengah ini kemudian menutup pernyataannya dengan seruan keras: hentikan slogan “Papua Tanah Damai” jika faktanya rakyat terus menjadi korban kekerasan.
Semua pihak, termasuk TNI-Polri, TPNPB/OPM, dan terutama rakyat sipil, berhak atas kehidupan damai tanpa ancaman konflik bersenjata.
EHO
