Koreri.com, Sorong – Pemandangan dunia usaha pada akhir juli hingga awal Agustus 2025, papan plang peringatan penunggak pajak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpampang rapih di sejumlah perhotelan dan usaha di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Anggota DPD RI Dapil PBD Agustinus R. Kambuaya mengatakan, jika dicermati jawaban pihak hotel dan dunia usaha, dapat disimpulkan bahwa mereka terlambat melunasi utang pajak ini disebabkan oleh minimnya aktivitas Pemda di hotel-hotel.
Banyak pelaku usaha menunggak karena realisasi utang lambat diakibatkan siklus APBD dan efisiensi yang berjalan selama enam bulan terakhir.
Kondisi ekonomi di Papua berbeda dengan kawasan ekonomi di Indonesia lain. Dinamika Ekonomi Papua masih menempel atau bergantung secara langsung kepada APBD.
“Jika kegiatan belanja PEMDA lambat, selama itu pula perputaran uang di masyarakat juga lambat. Kita bisa ke kampung-kampung dan jumpai petani, peternak, pengrajin batu, UMKM bahkan event organiser dan Juga hotel-hotel mereka menunggu kegiatan Pemda berjalan barulah bisa ada kegiatan belanja. Dari situlah pendapatan dan bisa ada daya beli Masyarakat,” bebernya.
Sama halnya juga dengan dana desa melalui kegiatan padat karya yang juga mendorong belanja di tingkat kampung. Namun kini tak berjalan alias mandek.
Karena itu, perlu ada solusi alternatif, perlu ada event-event nasional di daerah yang massal. Bahkan kegiatan PEMDA perlu kemitraan masyarakat agar ada proses saling menghidupkan. Simbiosis mutualisme.
Namun, cara KPK ini juga bagian dari mendorong agar ada aktivitas ekonomi yang mandiri dan kreatif agar ada sirkulasi perputaran uang di tengah masyarakat.
“Menurut saya Papua Barat Daya belum ada trigger Industri yang memacu pertumbuhan ekonomi. Sektor Pariwisata perlu di genjot di Papua Barat Daya agar mendorong arus mobilitas masyarakat atau penduduk antara daerah. Dengan demikian ada perputaran uang yang di hasilkan melalui Turisem,” imbuhnya.
Dari semua ini, juga karena akses transportasi ke Papua yang mahal. Warga Jakarta dan Indonesia lain lebih suka ke Luar Negeri seperti Malaisya, Singapore, Korea dll.
Harusnya negara mendorong transportasi tiket pesawat murah ke Papua. Lalulintas transportasi Udara di dalam Papua semakin sulit.
Karena itu ada Variabel kebijakan pemerintah yang sanggat menentukan laju pertumbuhan ekonomi Papua. Selama kebijakan Transportasi, pariwisata secara nasional belum mendukung Papua, selama itu pula ekonomi kita stagnan.
“Harapan kita kepada sumberdaya alam dengan nilai lebih masih perlu di rekonstruksi kembali. Tidak ada Tricle Down Efect. Tidak ada investasi yang menetes kebawah, membangkitkan ekonomi lokal. Investor membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Mari kita terus berpikir bagaimana cara mendorong kemajuan ekonomi daerah,” pungkasnya.
RLS
