Pemda dan Tokoh PBD Teken Komitmen Dukung Program Asta Cita

Jambore Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat Daya di Ballroom Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Selasa (12/8/2025). Foto/KENN
Jambore Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat Daya di Ballroom Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Selasa (12/8/2025). Foto/KENN

Koreri.com, Sorong – Program Asta Cita yang dilaksanakan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat dukungan dari Provinsi di tanah Papua termasuk Papua Barat Daya (PBD).

Dukungan tersebut tertuang dalam komitmen bersama Forkopimda, Kepala Suku, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Provinsi PBD terhadap program Asta Cita Presiden RI.

Penandatanganan komitmen tersebut dilaksanakan dalam acara Jambore Masyarakat Adat PBD 2025 di Ballroom Rylich Panorama Hotel Kota Sorong, Selasa (12/8/2025).

Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menjadi orang pertama yang menandatangani komitmen bersama tersebut.

Kepada wartawan, Nausrau menegaskan, Pemprov mendukung Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya 2025 dan juga atensi penuh 10 program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dimana salah satunya Makan Bergizi Gratis.

“Ada catatan-catatan atau rekomendasi yang diberikan kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya, kami Pemerintah daerah menunggu kira-kira rekomendasi seperti apa, bagian mana yang pemerintah tindak lanjuti maka ditindaklanjuti,” ucap Wagub kepada wartawan.

Sementara Ketua MRPBD Alfons Kambu mengatakan, bahwa momentum ini menunjukkan persatuan seluruh wilayah PBD untuk tujuan yang sama yaitu membangun daerah melalui kolaborasi erat antara elemen masyarakat adat dan Pemda.

“Tujuan otonomi khusus bagi Tanah Papua adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang Papua untuk mengurus dan mengelola sumber daya yang kita miliki demi kemajuan dan kesejahteraan orang Papua sendiri,” ujar Alfons Kambu.

Pimpinan lembaga kultur orang asli papua itu menekankan, dalam pembangunan di Papua, orang Papua tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi juga harus menjadi subjek yang berperan aktif.

“Jika hal ini bisa diperlihatkan, kami yakin pembangunan di Papua Barat Daya akan berlangsung dengan baik dan bermartabat,” katanya.

Alfons juga menegaskan bahwa MRPBD, sebagai representasi kultur dan dengan kewenangan yang diatur UU akan mengawal setiap kebijakan Pemerintah pusat maupun daerah agar tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat adat.

“Kegiatan seperti jambore adat ini perlu terus dilaksanakan agar program pemerintah bisa dikolaborasikan dengan ide-ide dari para tetua adat,” ujar Kambu.

Diakhir kegiatan Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya ini juga Ketua Panitia Frengky Umpain menyerahkan hasil poin-poin rumusan dari para kepala suku Se-Papua Barat Daya kepada Ketua MRPBD Papua Barat Daya.

KENN

Exit mobile version