Koreri.com, Waigeo – Untuk mencegah kerusakan pada ekosistem laut seperti terumbu karang dengan komponen utama berupa pelampung, rantai/tali, dan pemberat (jangkar) yang ditanam di dasar laut, Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat berkolaborasi dengan BLUD dan Konservasi Indonesia (KI) meluncurkan Tambat Labuh atau “Mooring Buoy”.
Mooring Buoy yang akan dipasang pada sejumlah titik di perairan Raja Ampat ini diresmikan secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, Ketua DPRP PBD Ortis Fernando Sagrim dan Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany di pelabuhan Kampung Fam, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Rabu (21/1/2026).
Kegiatan peresmian yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan di Area VI Perairan Kepulauan Fam ini Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Anggota DPRP PBD Robert George Yulius Wanma, Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat Syafri Tuharea, jajaran pimpinan OPD Pemprov PBD, kepala distrik, kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat dan mitra terkait.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama mitra konservasi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.
Gubernur Elisa Kambu mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga pesona Raja Ampat yang sudah mendunia sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi.
Dimana banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia rela mengeluarkan biaya besar hanya untuk menikmati keindahan Raja Ampat. Karena itu, masyarakat lokal sebagai pemilik wilayah justru harus menjadi pihak yang paling bangga sekaligus paling bertanggung jawab dalam menjaga kelestariannya.
“Mereka (wisatawan) datang hanya untuk menikmati, tapi kita yang punya. Karena itu kita wajib menjaga, merawat, dan melestarikan. Ini bukan barang milik kita, ini titipan untuk anak cucu kita,” tegasnya.
Gubernur Elisa menyebutkan, pemasangan mooring buoy sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dan para pemerhati lingkungan dalam melindungi terumbu karang dari kerusakan akibat jangkar kapal.
Ia lantas menekankan pentingnya regulasi yang jelas agar pengelolaan kawasan konservasi memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Prioritas kita pertama yakni kelestarian alam, kedua masyarakat, dan ketiga baru pemerintah. Kalau alam rusak, semua akan hilang,” cetusnya.
Mantan Bupati Asmat ini mengingatkan ancaman praktik penangkapan ikan dengan bom yang masih terjadi di beberapa wilayah serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga laut dengan cara-cara yang ramah lingkungan.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menegaskan bahwa masyarakat Raja Ampat sejak dulu telah menjaga laut, pulau, dan gunung yang diwariskan leluhur. Namun menurutnya, pelestarian lingkungan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami jaga Raja Ampat ini untuk siapa? Kalau kami hanya jaga tapi tidak makan, itu juga tidak adil. Maka sekarang kita harus atur supaya jaga lingkungan dan masyarakat juga bisa hidup,” imbuhnya.
Bupati Orideko menuturkan bahwa pemasangan mooring buoy bertujuan untuk menghentikan kebiasaan kapal membuang jangkar sembarangan yang merusak terumbu karang. Kedepan, pemerintah daerah akan melengkapi kawasan dengan rambu-rambu lalu lintas laut dan jalur pelayaran yang jelas.
Ditegaskan, bahwa pihaknya akan menyusun regulasi kampung dan skema pengelolaan bersama melalui BUMDes atau koperasi agar pendapatan dari aktivitas wisata dapat dikelola secara transparan dan adil.
“Kalau kita sudah atur diri kita sendiri, baru kita bisa atur orang luar. Jangan sampai kita sendiri yang merusak apa yang sudah dijaga turun-temurun,” tegasnya.
KENN
