Koreri.com, Timika – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah tiba-tiba menyoroti kinerja Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPRP Papua Tengah (DPRP PT) yang dinilai gagal total alias mandek dan tidak menunjukkan langkah konkret sejak dibentuk beberapa waktu lalu.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, menegaskan publik belum melihat satu pun langkah nyata sejak Pansus Kemanusiaan DPRP PT ini dibentuk.
“Kami mempertanyakan, apakah mereka sudah turun langsung ke daerah-daerah yang terdampak krisis kemanusiaan? Apakah sudah mengumpulkan data riil dari korban sipil, aparat TNI-Polri, TPN-OPM, maupun pengungsi yang merasakan langsung penderitaan?” sorot dia dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).
YLBH Papua Tengah mengaku awalnya memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Pansus tersebut.
Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga penggiat HAM ini menilai kinerja Pansus justru tidak lebih dari sekadar simbol politik tanpa hasil nyata.
“Pansus ini ibarat panas-panas tai ayam, semangat di awal tapi tak bertaji dalam implementasi,” semprot Yosep.
“Padahal jika benar dijalankan dengan hati, mereka tentu melibatkan lembaga HAM, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda, dan berbagai elemen lain untuk menyusun langkah penyelesaian,” sambungnya.
Menurut Yosep, publik hingga kini tidak mengetahui sejauh mana kerja Pansus berjalan.
Alih-alih menjadi solusi, keberadaan Pansus Kemanusiaan justru dikhawatirkan hanya menjadi panggung hegemoni politik DPRP PT.
“Kalau memang tidak mampu bekerja, lebih baik Pansus ini dibubarkan. Jangan terus menipu publik dengan eksistensi yang gagal total. Katakan saja secara terbuka bila ada kendala medan, kesulitan data, atau kurang dukungan pihak terkait, daripada hanya jadi jargon politik,” tegas YLBH Papua Tengah.
Lembaga ini menegaskan, isu kemanusiaan di Papua Tengah tidak bisa ditangani dengan setengah hati.
“Publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.
EHO
