Koreri.com, Jayapura — Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penting di Jayapura untuk membahas langkah-langkah strategis menekan lonjakan harga beras di wilayah Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Rakor Satgas Pangan ini melibatkan perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog Papua, serta Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan dari tiga provinsi.
Hadir pula para Kasat Reskrim Polda Papua, yang bersama-sama membahas strategi nyata menghadapi tantangan distribusi dan logistik beras di wilayah timur Indonesia.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI untuk memastikan stabilitas harga beras secara nasional, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru 2025.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Papua, Kombes Pol I Gusti Gede Era Adhinata, menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi untuk menghadapi tantangan pengendalian harga di Papua.
“Kami berkumpul di Jayapura agar semua pihak memahami kebijakan pusat dan langkah strategis yang harus segera dijalankan. Waktu kita hanya dua minggu untuk mengendalikan harga beras di seluruh wilayah Papua,” ujar Kombes Era Adhinata kepada Wartawan di sela – sela Rakor yang digelar di Hotel Aston Jayapura. Kamis (23/10/2025)
Menurutnya, sejumlah faktor menjadi penyebab utama harga beras di Papua sulit menyesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Di antaranya adalah ketergantungan pasokan dari luar daerah, tingginya biaya logistik udara, serta penurunan kuota kontainer pengiriman ke Papua.
“Sebagian besar pasokan beras masih berasal dari Jawa Timur dan Makassar. Biaya angkut sudah mencapai lebih dari Rp1.000 per kilogram,” jelas Kombes Era
Bahkan, untuk daerah-daerah pegunungan seperti Wamena, Pegunungan Bintang, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah dan Lani Jaya ongkos kirim bisa mencapai Rp8.000–Rp18.000 per kilogram. Kondisi ini membuat harga beras di pasaran naik signifikan dan sulit dijangkau masyarakat.
Pada Rakor itu juga, Para distributor juga melaporkan adanya potensi kenaikan ongkos angkut hingga Rp2,5 juta per kontainer mulai pekan depan.
Lonjakan biaya ini dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga beras, terutama menjelang perayaan akhir tahun yang biasanya diikuti peningkatan permintaan.
Menanggapi situasi tersebut, Satgas Pangan berencana melakukan intervensi langsung dengan menyalurkan beras Bulog ke seluruh wilayah Papua. Seluruh Polres jajaran Polda Papua akan dilibatkan dalam proses distribusi agar penyaluran berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Strategi utama kita adalah memastikan seluruh Polres menyalurkan beras Bulog hingga ke masyarakat. Polres yang belum memiliki gudang akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyediaannya,” tegas Kombes Era.
Ia optimistis langkah kolaboratif ini akan menekan lonjakan harga sekaligus mencegah kelangkaan beras menjelang akhir tahun.
“Targetnya dalam dua hingga tiga minggu ke depan, distribusi beras sudah menjangkau wilayah pegunungan, kabupaten, dan pesisir dengan harga sesuai HET,” pungkasnya.
Upaya Satgas Pangan di Papua menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketahanan pangan dan kestabilan harga beras di seluruh Indonesia. Dengan langkah cepat ini, diharapkan masyarakat Papua bisa menikmati harga beras yang lebih terjangkau menjelang akhir tahun.
SAV
