Koreri.com, Timika – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga saat ini izin tambang Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, belum ia tanda tangani.
Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) II di Timika, Papua Tengah, Jumat (7/11/2025).
“Saya kemarin didatangi beberapa anggota DPRP Papua Tengah untuk menanyakan soal izin, termasuk Blok Wabu. Saya juga heran, kenapa bukan pemerintah daerah yang datang, tapi utusan DPR Papua Tengah,” ujar Bahlil.
Menurutnya, sebelum ia menjabat sebagai Menteri ESDM, mantan Gubernur Papua (alm.) Lukas Enembe pernah mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu untuk diserahkan kepada BUMN.
“Tapi itu baru WIUPK, belum IUPK. Jadi jangan sampai beredar kabar yang tidak benar,” tegasnya.
Terkait insiden longsor yang terjadi di area underground PT Freeport Indonesia (PTFI) beberapa waktu lalu, Bahlil memastikan seluruh korban telah dievakuasi.
Namun, area terdampak masih dihentikan sementara sambil menunggu hasil penelitian penyebab longsor.
“Wilayah yang terkena longsor masih dalam pengawasan dan penelitian. Sebelum pengecekan selesai, operasi belum bisa dilanjutkan,” jelasnya.
Meski demikian, Bahlil menyebut pemerintah bersama tim inspektur tambang dan pihak Freeport sedang mencari solusi agar produksi tetap berjalan secara hati-hati.
“Kita buka kemungkinan untuk daerah underground lain yang aman. Panjangnya ada sekitar 300 kilometer lebih. Tim kami sedang memastikan bagian mana yang bisa diproduksi supaya aktivitas karyawan tidak terhenti,” katanya.
Bahlil menekankan, keberlanjutan produksi tambang Freeport sangat penting karena menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Mimika dan Papua Tengah.
“Kalau tidak ada aktivitas, maka tidak ada PAD. Jadi kita harus cari solusi yang seimbang antara keselamatan dan keberlanjutan ekonomi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menanggapi keluhan anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Tengah soal keterlambatan pembangunan jaringan listrik di beberapa wilayah.
“Saya janji, tahun 2026–2027 sebagian alokasi anggaran di Kementerian ESDM akan fokus untuk listrik di Papua Tengah,” katanya.
Ia menambahkan, Papua Tengah memiliki 70 persen pendapatan bagi hasil dari sektor pertambangan, dan sebagian besar bersumber dari Mimika. Karena itu, pembangunan infrastruktur energi akan menjadi prioritas pemerintah pusat di kawasan tersebut.
“Papua Tengah ini pendapatan paling besar dari tambang. Jadi saya minta kepala daerah dan pemerintah provinsi serius bersinergi,” tutupnya.
EHO
