HIPKA PBD 2026–2031 Resmi Dilantik, Usung Sejumlah Komitmen Program

Pelantikan Ketua dan Pengurus Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) PBD/Foto : Suzan
Pelantikan Ketua dan Pengurus Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) PBD/Foto : Suzan

Koreri.com, Sorong – Badan Pengurus Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Papua Barat Daya (PBD) periode 2026–2031 resmi dilantik, Senin (2/2/2026), di Aston Sorong Hotel.

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan pelaksanaan Forum Bisnis I HIPKA PBD yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Industri Keuangan pada Pertumbuhan UMKM dan Kemajuan Ekonomi Papua Barat Daya.”

Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPKA, Ahmad Muntaha ditandai dengan penyerahan bendera Pataka, pengambilan sumpah janji ketua dan pengurus, serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Dalam sambutannya, Ahmad Muntaha menegaskan peran strategis HIPKA dalam mendorong transformasi kader dari aktivis menjadi pengusaha yang mandiri dan berdaya saing.

Ia juga berharap kepengurusan HIPKA PBD yang baru dilantik dapat melahirkan pengusaha-pengusaha unggul yang mampu mengembangkan potensi ekonomi dan bisnis daerah secara berkelanjutan.

“Kita berharap kehadiran HIPKA di Papua Barat Daya mampu mengubah takdir kader, dari yang semula bergantung pada anggaran menjadi pelaku usaha yang memiliki visi investasi, inovasi, dan kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua terpilih BPW HIPKA Papua Barat Daya, Ir. Nasir Silehu, ST, menyampaikan komitmen HIPKA dalam pengembangan sektor industri dan keuangan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Kami telah berkomitmen mengembangkan kawasan permukiman di wilayah Sorong Raya sebagai salah satu sasaran kerja HIPKA ke depan,” ungkapnya.

Selain itu, HIPKA PBD juga telah menjalin koordinasi dan sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia dalam upaya pengembangan UMKM yang melibatkan berbagai stakeholder dan pemerintah daerah.

Nasir mencontohkan, kebutuhan komoditas telur selama ini masih banyak dipasok dari Surabaya, padahal potensi pengembangan peternakan lokal sangat memungkinkan untuk dikembangkan di Papua Barat Daya.

“Ini bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan pemerintah daerah, agar daerah kita tidak terus bergantung pada pasokan dari Jawa atau luar Papua, sekaligus mengantisipasi kerawanan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, HIPKA PBD juga menargetkan beberapa program diantaranya peningkatan nilai tambah dan kompetensi para pengusaha yang tergabung dalam HIPKA, merangkul pengusaha Orang Asli Papua (OAP), serta melahirkan pengusaha-pengusaha baru dari berbagai sektor.

“Program goes to school dan goes to campus akan kami dorong, agar pelajar dan mahasiswa tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini,” pungkas Nasir.

Dengan pelantikan ini, HIPKA PBD diharapkan menjadi motor penggerak lahirnya ekosistem usaha yang inklusif, berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

ZAN

Exit mobile version