Koreri.com, Timika — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Distrik Tembagapura menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Distrik Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan Musrenbang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Senin (2/3/2026), dengan melibatkan perwakilan 13 kampung dan dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Fransiskus Bokeyau, Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling, serta Kepala Distrik Thobias Yawame.
Sementara narasumber Musrenbang yaitu Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan Mimika.
Dalam sambutan tertulis Bupati Mimika yang dibacakan Fransiskus Bokeyau, ditegaskan bahwa Musrenbang distrik merupakan tahapan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Forum ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga distrik agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Bokeyau membacakan sambutan Bupati.
Menurutnya, Musrenbang tidak sekadar menyusun rencana, tetapi juga membangun komitmen bersama mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
– Melalui Musrenbang RKPD 2026, Pemda mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk:
– Menyusun prioritas pembangunan berbasis kebutuhan Masyarakat
– Mengoptimalkan potensi lokal guna mendorong kemandirian ekonomi
– Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan Kesehatan
– Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar Memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat
“Keberhasilan pembangunan adalah kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Tembagapura Thobias Yawame dalam laporannya menegaskan Musrenbang bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan, pelayanan dasar, ekonomi, dan infrastruktur di 13 kampung.
Ia menyebut forum ini penting untuk menggali aspirasi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial, sekaligus membahas isu-isu krusial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Yawame berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mempertimbangkan usulan prioritas dari masing-masing kampung.
Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat serta persoalan klaim tanah ulayat yang kerap menghambat pembangunan.
“Kendala seperti konflik lahan dan kurangnya kesadaran masyarakat sering memperlambat pelayanan dan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, biaya pengangkutan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah tergantung berat muatan, sehingga menghambat pembangunan kampung.
Selain itu, isu keamanan juga menjadi perhatian. Ia meminta kolaborasi kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas wilayah agar pembangunan dapat berjalan lancar.
Yawame juga menyampaikan permohonan maaf karena Musrenbang tidak dilaksanakan di Tembagapura. Hal itu disebabkan pembatasan mobilisasi di area objek vital PT Freeport Indonesia demi alasan keamanan.
Meski demikian, ia berharap forum ini menghasilkan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, antara lain:
– Pembangunan fisik (jalan, jembatan, bandara, permukiman)
– Pembangunan pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP)
– Pembangunan kesehatan (pustu, posyandu, puskesmas, rumah sakit)
– Pengembangan ekonomi kerakyatan (pertanian, koperasi, peternakan)
– Peningkatan pelayanan dasar dan tenaga kesehatan serta pendidikan
Yawame juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, OPD teknis, serta para kepala kampung atas kontribusi ide dan gagasan dalam pembangunan wilayah.
“Meski banyak tantangan, kami optimistis 5 hingga 10 tahun ke depan Tembagapura akan jauh lebih maju,” pungkasnya.
EHO
