Koreri.com, Sorong – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersinergi dengan Program SKALA menggelar workshop finalisasi dan konsultasi publik Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Tahun 2025–2029.
Kegiatan tersebut berlangsung di Royal Mamberamo Hotel, Kota Sorong, Selasa (10/3/2026).
Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) adalah
kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Program ini mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penyediaan layanan dasar yang inklusif, merata, dan berbasis data, terutama di daerah tertinggal bagi kelompok miskin dan rentan.
Perwakilan Program SKALA, Richard Kennedy selaku Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Coordinator, menjelaskan bahwa SKALA merupakan program kerja sama Australia–Indonesia yang berfokus pada peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat.
Menurutnya, PBD menjadi salah satu dari enam provinsi di Tanah Papua yang mendapat dukungan dalam penguatan layanan dasar yang inklusif.
“Proses penyusunan RAD Penyandang Disabilitas ini telah dimulai sejak Oktober 2025 dengan melibatkan kelompok disabilitas secara aktif. Saat ini kita sudah memasuki tahap finalisasi, dan selanjutnya akan dilakukan konsultasi publik untuk merampungkan draf akhir sebelum direview oleh Bappenas dan disahkan melalui Peraturan Gubernur,” jelasnya.
Richard menegaskan, dukungan SKALA diberikan untuk memperkuat kapasitas BAPPERIDA PBD sebagai inisiator dalam penyusunan RADPD agar dokumen yang dihasilkan benar-benar aplikatif, dapat diterapkan, serta inklusif.
Selain dukungan teknis, SKALA juga menghadirkan tenaga penasihat teknis (technical advisor) untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun matriks rencana aksi yang akan menjadi lampiran dokumen RADPD.
Ia menambahkan, proses penyusunan dokumen tersebut juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Program INKLUSI, yang merupakan kemitraan Australia–Indonesia dalam penguatan kapasitas jaringan masyarakat sipil.
Dalam kegiatan ini, program tersebut diwakili oleh Yayasan Bicara.
Richard berharap penyusunan RAD Penyandang Disabilitas ini menjadi langkah awal bagi PBD dalam membangun sistem pembangunan yang inklusif, dimana kelompok disabilitas tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembangunan daerah.
“Kami berharap RAD ini nantinya dapat diintegrasikan dalam RKPD 2027. Prosesnya memang masih panjang dan perlu dikawal bersama oleh pemerintah maupun jaringan masyarakat sipil agar pembangunan di Papua Barat Daya semakin inklusif,” pungkasnya.
ZAN
