Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Lokakarya Roadmap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berbasis Potensi di Nabire, Senin (30/3/2029).
Lokakarya dihadiri langsung Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM bersama Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Lydia Kurniawati Christyana.
Turut hadir, para pejabat tinggi pratama di lingkup Pemprov Papua Tengah, perwakilan Program SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia), para Kepala UPT Pendapatan, narasumber dan fasilitator serta peserta lokakarya.
Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Tengah dr. Silwanus A. Soemoele menyampaikan selamat datang dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dua Direktur yang telah berkenan hadir di dalam giat tersebut.
“Kehadiran Bapak/Ibu merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, sekaligus menjadi motivasi dan penguatan bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam upaya meningkatkan kapasitas serta kemandirian fiskal daerah,” ucapnya.
Lanjut Gubernur, PAD merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Sebagaimana dipahami, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Namun demikian, peningkatan PAD tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional.
“Kita harus mulai beralih pada pendekatan berbasis potensi daerah, yaitu dengan menggali, mengidentifikasi, dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Papua Tengah secara terukur dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua Tengah yaitu “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan,” maka penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung seluruh program prioritas pembangunan.
“Artinya sederhana bahwa kalau PAD kita kuat, maka kita memiliki ruang yang lebih besar untuk membangun daerah sesuai kebutuhan masyarakat kita sendiri,” sambungnya.
Untukitu, ada beberapa langkah yang perlu didorong bersama antara lain:
• Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi secara berkala;
• Digitalisasi sistem pemungutan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi;
• Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah;
• Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak;
• serta penguatan sinergi antar perangkat daerah dan seluruh stakeholder.
Selain itu, Pemda juga perlu mendorong optimalisasi sumber pendapatan lainnya melalui pengelolaan aset daerah, penguatan BUMD, serta pemanfaatan potensi ekonomi unggulan daerah secara berkelanjutan.
Kemandirian fiskal daerah akan mengurangi ketergantungan Pemda terhadap transfer dari pemerintah pusat, sekaligus memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menentukan arah pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
Oleh karena itu, melalui lokakarya ini Gubernur berharap akan lahir roadmap yang jelas, terukur, dan implementatif dalam meningkatkan PAD Provinsi Papua Tengah ke depan.
“Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pembangunan Papua Tengah,” tukasnya.
HMS
