Kukuhkan DPW PKB Maluku 2026-2031, Jazilul Fawaid Tegas Ingatkan Ini  

PKB Maluku 2026 2031 Dikukuhkan

Koreri.com, Ambon – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku masa bakti 2026 – 2031 resmi dikukuhkan, Selasa (31/03/2026).

Bertempat pada salah satu hotel di Kota Ambon, giat tersebut dirangkaikan dengan orientasi politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) yang berlangsung dengan semangat konsolidasi dan penguatan peran partai di tengah masyarakat.

Pengukuhan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan DPP PKB Nomor 8011/DPP/01/I/2026 tentang penetapan komposisi dan personalia DPW PKB Provinsi Maluku masa bakti 2026 – 2031.

Dalam keputusan itu, DPP PKB mengesahkan susunan kepengurusan baru serta memberikan mandat, wewenang, dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Keputusan ini juga sekaligus mencabut SK sebelumnya, yakni Nomor 36140/DPP/01/VIII/2024 tentang perubahan susunan kepengurusan DPW PKB Maluku periode 2021–2026.

SK terbaru ditetapkan di Jakarta pada 30 Januari 2026 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Wakil Ketua DPP PKB yang juga Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan.

Ia menegaskan pentingnya semangat baru dalam mencapai target kemenangan PKB di Maluku.

PKB lahir dari cita-cita para ulama sebagai wadah aspirasi politik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

“Politik PKB adalah politik humanis-religius. Kita tidak membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Semua bisa bersama dalam perjuangan politik untuk kemanusiaan,” tegasnya.

Jazilul juga mengingatkan agar PKB Maluku tidak sekadar menjadi bagian dari persoalan daerah, tetapi hadir sebagai solusi bagi masyarakat termasuk dalam menjawab isu-isu strategis seperti antrean BBM dan ketimpangan pembangunan wilayah kepulauan.

Lanjutnya, PKB saat ini tengah mendorong sejumlah agenda nasional, seperti perlindungan masyarakat adat dan wilayah pesisir, penguatan regulasi pekerja rumah tangga, serta perhatian khusus terhadap daerah kepulauan.

“Maluku memiliki potensi besar, tetapi tantangannya juga kompleks. Karena itu, PKB harus hadir memberikan manfaat nyata, bukan sekadar mengejar jumlah kursi,” pungkasnya.

JFL

Exit mobile version