Koreri.com, Manokwari – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus dan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2027 resmi digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat (Pemprov PB).
Gubernur Dominggus Mandacan membuka secara resmi forum itu bertempat di Ballroom Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis (7/5/2026).
Hadir dalam forum tersebut, Forkopimda Papua Barat, Bupati se-Papua Barat, pimpinan dan anggota Fraksi Otsus DPRP PB, perwakilan Bappeda Kabupaten dan tamu undangan lainnya.
Dalam pemaparan capaian pembangunan, Gubernur menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada 2025 mencapai 68,48, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 67,69.
Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 69,94 pada tahun 2027.
Selain itu, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 21,66 persen pada 2024 menjadi 20,66 persen pada Maret 2025, dan kembali turun menjadi 19,58 persen pada September 2025.
Meski demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi secara nasional sehingga ditargetkan turun menjadi 17,58 persen pada tahun 2027.
Di sektor ekonomi, Gubernur secara khusus menyoroti terkait pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2025 tercatat sebesar 6,46 persen.
Pasalnya, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,13 persen.
“Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif, khususnya bagi generasi muda dan pencari kerja baru,” sorotnya.
Sementara, rasio gini Papua Barat tercatat sebesar 0,374 yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif moderat. Pemerintah menargetkan penurunan rasio gini menjadi 0,331 pada tahun 2027.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, berkualitas, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga menjadi perhatian utama agar pembangunan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah pun mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk aktif memberikan masukan, saran, dan rekomendasi konstruktif demi penyempurnaan RKPD Tahun 2027.
“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutupnya.
KENN
