Koreri.com, Manokwari – Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat menunjukkan capaian signifikan dalam dua tahun terakhir.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren penurunan yang tajam dan konsisten, sebagai hasil dari intervensi program Pemerintah daerah yang dinilai tepat sasaran dan berbasis data.
Berdasarkan rilis data strategis Papua Barat per Mei 2026, tingkat kemiskinan ekstrem di Teluk Bintuni tercatat sebesar 18,07 persen pada 2024.
Angka tersebut berhasil ditekan menjadi 12,21 persen pada 2025, dan kembali turun drastis menjadi 5,86 persen pada 2026.
Capaian ini diungkapkan Kepala BPS Papua Barat, Ir. Merry, M.P dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan RKPD Papua Barat Tahun 2027 di Manokwari pekan lalu.
Menurutnya, Kabupaten Teluk Bintuni menjadi salah satu daerah dengan performa terbaik dalam menurunkan kemiskinan ekstrem, bahkan menempati posisi kedua secara nasional setelah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
“Penurunan kemiskinan ekstrem di Teluk Bintuni sangat signifikan, mencapai sekitar 5 hingga 6 persen dalam periode terakhir. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari pendekatan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang digunakan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam merancang program pemberdayaan masyarakat.
Pendekatan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang mendorong integrasi data dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Melalui pemanfaatan DTSEN, khususnya pada kelompok desil 1 hingga 4, intervensi program dapat dilakukan secara lebih terarah dan berjenjang, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Meski demikian, BPS mengingatkan bahwa keberlanjutan penurunan angka kemiskinan tetap membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Pemda, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) teknis diharapkan terus menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap kemandirian ekonomi.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat juga dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga tren positif ini tetap berlanjut.
BPS turut mendorong adanya penguatan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah dan BPS, guna mengoptimalkan pemanfaatan data sosial ekonomi sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Dengan capaian tersebut, Pemkab Teluk Bintuni dinilai layak kembali memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat.
Insentif ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah dalam menurunkan kemiskinan ekstrem, sekaligus menjadi stimulus untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
BPS berharap, tren penurunan ini tidak hanya berlanjut di Teluk Bintuni, tetapi juga dapat direplikasi di seluruh wilayah Papua Barat, sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.
KENN
