Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkot) Mimika mulai mematangkan konsep pembangunan Bundaran Harmoni yang dibangun di lokasi Pohon Jomblo dan diproyeksikan tidak sekadar menjadi simpang lalu lintas, tetapi juga ikon baru sekaligus ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat di Kota Timika, Papua Tengah.
Konsep tersebut dibahas dalam seminar pendahuluan perencanaan Bundaran Harmoni yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika di Hotel Cenderawasih 66 Timika, Selasa (1/9/2026).
Bupati Johannes Rettob mengatakan kawasan Bundaran Harmoni akan dirancang sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan, mulai dari kuliner, olahraga, hiburan hingga kegiatan keagamaan.
“Yang kita desain ini tujuannya untuk orang bisa berkuliner di sana, berolahraga, bermain musik, dan beribadah. Itu semua targetnya kita di sana,” kata Rettob usai seminar.
Menurut dia, pembangunan Bundaran Harmoni akan dilengkapi sejumlah ikon yang merepresentasikan filosofi harmoni dan identitas Kabupaten Mimika.
Salah satu gagasan yang disiapkan adalah pembangunan monumen utama berukuran besar di tengah kawasan.
Rettob mengatakan desain kawasan tersebut akan dikembangkan secara bertahap. Pemerintah tidak ingin seluruh fasilitas dipaksakan dibangun sekaligus, melainkan menyesuaikan tahapan pembangunan dengan kesiapan teknis dan kemampuan anggaran daerah.
“Pembangunannya harus bertahap. Pertama jalan dan bentuk kawasan. Kemudian tempat-tempat untuk aktivitas masyarakat, termasuk lapangan. Yang penting sesuatu sudah bisa digunakan, kemudian pelan-pelan kita bangun,” ujarnya.
Selain menjadi ruang publik, kawasan tersebut juga dirancang memiliki ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai museum untuk memperkenalkan sejarah Kabupaten Mimika.
Menurut Rettob, ruang museum dapat dikembangkan secara konvensional maupun memanfaatkan teknologi digital sehingga masyarakat dapat mengenal sejarah Mimika dengan pendekatan yang lebih modern.
“Targetnya untuk museum. Bisa dibuat museum manual, bisa juga digitalisasi. Itu akan lebih menarik,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan kawasan akan dilakukan di atas lahan yang menurut pemerintah berada di lokasi yang aman dari persoalan kawasan hutan.
Pemerintah juga memastikan status kepemilikan tanah di sekitar lokasi telah memiliki sertifikat sehingga diharapkan tidak menimbulkan persoalan pembebasan lahan.
EHO
