Koreri.com, Sorong – Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya, didorong semakin transparan, terkoordinasi, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Unit Pelayanan UPTD Pengelolaan Badan BLUD KKPD Raja Ampat, Hasan Makassar, mengatakan pihaknya menerima sejumlah masukan dari DPR Provinsi Papua Barat Daya khususnya Badan Anggaran (Banggar), sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola BLUD ke depan.
“Kami sangat senang dan merespons masukan serta komunikasi dan koordinasi ini. Ke depan, kami akan terus berkoordinasi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan,” kata Hasan Makassar usai mendampingi Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov PBD saat rapat dengar pendapat (RDP) Banggar DPRP PBD di kantor Wakil Rakyat setempat, Senin (31/8/2026)
Menurut Hasan, penguatan tata kelola BLUD tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, pengelola kawasan konservasi, serta masyarakat yang berada di dalam kawasan tersebut.
Koordinasi secara berkelanjutan akan dilakukan melalui workshop maupun kegiatan lainnya untuk menyamakan persepsi mengenai regulasi, tata kelola BLUD, hingga penyelarasan program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Harapannya, sinergitas antara BLUD di bawah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dan masyarakat di kawasan konservasi dapat berjalan semakin baik,” ujarnya.
Ia menyebutkan, BLUD pada dasarnya berorientasi pada pelayanan. Karena itu, kegiatan yang dijalankan lebih banyak diarahkan pada program kerja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memastikan kawasan konservasi tetap terjaga.
Salah satu fokus utama adalah perlindungan kawasan laut Raja Ampat, termasuk terumbu karang, dari berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan seperti praktik penangkapan ikan secara ilegal.
“BLUD lebih konsentrasi pada menjaga kawasan, terumbu karang dan laut supaya tidak ada illegal fishing dan aktivitas lainnya. Dengan begitu, wilayah Raja Ampat, khususnya spot-spot yang memiliki potensi wisata, tetap terjaga,” katanya.
Menurutnya, kelestarian kawasan konservasi memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Kawasan yang terjaga tidak hanya mendukung keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memberikan efek berganda bagi masyarakat lokal dan sektor pariwisata.
Dampak positif tersebut, kata Hasan, terlihat dari keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan patroli rutin untuk mencegah pihak-pihak yang berupaya merusak kawasan konservasi.
Selain patroli, BLUD juga menjalankan program peningkatan kapasitas masyarakat serta memberikan dukungan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemampuan yang tersedia.
“Pertama, kawasan itu dikelola oleh masyarakat dan anak-anak yang ada di wilayah itu sendiri. Kedua, mereka secara rutin melakukan patroli sehingga dapat mencegah pihak-pihak yang berniat merusak kawasan,” jelasnya.
BLUD juga berupaya hadir melalui pelayanan sederhana yang dibutuhkan masyarakat, termasuk dukungan transportasi dalam kondisi tertentu maupun bantuan pelayanan ketika masyarakat menghadapi kebutuhan mendesak.
Ditegaskan Hasan, bahwa seluruh dukungan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas BLUD.
“BLUD selalu berusaha hadir di tengah masyarakat dengan kondisi yang kami sesuaikan,” katanya.
Dengan penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas pemerintahan serta masyarakat, pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat diharapkan tidak hanya menjaga kekayaan laut, tetapi juga memperkuat manfaat ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat setempat.
KENN
