Koreri.com, Sorong– Akibat efisien anggaran berdampak juga pada janji politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya kepada masyarakatnya.
Legislator Papua Barat Daya, Syahrullah Salaten yang sudah mendorong sejumlah aspirasi masyarakat hasil reses maupun janji politik yang tertuang dalam pokok pikiran (Pokir) anggota melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov PBD namun perjuangannya tak membuahkan hasil.
Akibatnya Wakil Rakyat daerah pemilihan Papua Barat Daya IV itu mengambil langkah mandiri dengan mengalokasikan sebagian penghasilannya (Gaji) sebagai anggota dewan untuk membantu masyarakat di kampung-kampung di Kabupaten Raja Ampat.
Langkah tersebut dilakukan setelah usulan program penguatan ekonomi mikro dari kampung ke kampung yang sebelumnya diajukan kepada pemerintah provinsi belum mendapat respons dalam penganggaran.
Politisi partai Perindo mengatakan, program tersebut telah diajukannya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak eksekutif sebanyak dua kali, masing-masing dalam pembahasan anggaran tahun 2025 dan 2026.
“Saya sudah ajukan hampir dua kali penganggaran, dari 2025 dan 2026, tapi sampai hari ini gubernur tidak menjawab itu,” kata Syahrullah kepada koreri.com melalui telpon celulernya, Sabtu (29/8/2026)
Menurutnya, kondisi geografis Raja Ampat yang terdiri dari banyak kampung menjadi salah satu alasan pentingnya dukungan transportasi laut bagi masyarakat. Dengan jarak antar kampung yang relatif dekat sekalipun, masyarakat tetap membutuhkan kendaraan laut untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan perekonomian.
“Raja Ampat ini ada 113 kampung. Dari kampung ke kampung, jarak satu mil atau setengah mil saja, mereka tetap membutuhkan kendaraan laut,” ujarnya.
Karena usulan tersebut belum terealisasi melalui pemerintah provinsi, Syahrulla memilih menggunakan gajinya untuk membantu pengadaan speedboat bagi masyarakat. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap dan disebutnya menjadi bentuk komitmen terhadap masyarakat yang telah memberikan dukungan kepadanya.
“Langkah yang saya pilih hari ini, gaji saya harus saya salurkan untuk mereka memiliki bantuan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menyebut sejumlah kampung telah menerima bantuan speedboat dengan nilai sekitar Rp 20 juta untuk setiap unit. Bantuan tersebut antara lain diarahkan ke wilayah Mios Mansar dan beberapa kampung lainnya di Raja Ampat.
Syahrullah menegaskan, bantuan itu tidak berhenti pada satu tahap. Ia berencana memberikan bantuan secara rutin setiap bulan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
“Saya rencana di setiap bulan selalu memberikan bantuan. Sekalipun satu atau dua unit, saya usahakan selalu ada yang saya bagikan,” ungkapnya.
Salaten berharap pemerintah provinsi ke depan dapat melihat kebutuhan ekonomi masyarakat dari tingkat kampung. Menurutnya, penguatan ekonomi mikro tidak harus selalu dimulai dari program berskala besar, tetapi dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di kampung, termasuk sarana transportasi laut.
Dirinya juga meminta masyarakat memahami kondisi anggota DPRP di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia mengaku pihaknya telah berupaya maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat, meski tidak seluruh usulan dapat direalisasikan melalui APBD.
“Saya berharap masyarakat bisa memahami keadaan yang ada. Kita DPR ini sudah berjalan semaksimal mungkin, tetapi sampai hari ini belum ada sama sekali,” pungkasnya.
KENN
