Koreri.com, Sorong– Sebagai kawasan konservasi yang berada di jantung Segitiga
Karang Dunia sekaligus UNESCO Global Geopark, keindahan alam Raja Ampat membawa dampak positif bagi ekonomi lokal.
Disisi lain, lonjakan wisatawan menimbulkan beberapa tantangan mulai dari pengelolaan sampah, kerusakan terumbu karang akibat lego jangkar, kapal kandas, limbah cair hingga penumpukan pengunjung di lokasi tertentu.
Sebagai langkah strategis menjaga kekayaan hayati laut dan darat di tengah meningkatnya
aktivitas pariwisata daerah, sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi tersebut, Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat telah dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Raja Ampat tahun 2026.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Lokakarya Pariwisata Berkelanjutan, kemarin.
Forum dibuka oleh sambutan video Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana yang memberikan arahannya bahwa keberhasilan destinasi tidak dapat diraih sendiri dan membutuhkan
kemitraan erat untuk menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial budaya dan tata kelola ekonomi.
“Melalui forum ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan langkah. Mari pastikan setiap investasi kebijakan dan kegiatan tidak hanya memacu ekonomi tapi juga menjaga daya dukung lingkungan serta menghormati budaya Raja Ampat,” paparnya.
Widiyanti juga berharap forum ini melahirkan komitmen nyata agar Raja Ampat menjadi contoh pariwisata berkualitas, inklusif, berkelanjutan, dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.
Kemitraan multipihak ini ditekankan kembali oleh Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan dalam sambutannya.”Dengan terbentuknya Forum Mitra Pembangunan ini menegaskan komitmen kita bersama, keberlanjutan Raja Ampat adalah tanggung jawab kolektif. Melalui forum ini pemerintah, masyarakat adat, mitra pembangunan, akademisi, dan para pelaku usaha berkolaborasi memastikan agar setiap kemajuan di sektor pariwisata tidak mengorbankan kelestarian laut dan darat serta tetap menyejahterakan warga masyarakat sekitar,” ujarnya.
Didukung oleh Global Fund for Coral Reefs (GFCR) bersama pemerintah daerah, pengelola kawasan laut dan darat, mitra pembangunan, masyarakat adat, akademisi, dan mitra asosiasi pariwisata, forum ini menginisiasi lokakarya multipihak untuk merumuskan aksi nyata yang terukur.
Melalui serangkaian diskusi berbasis data dan pengalaman di lapangan, seluruh pihak
menyepakati beberapa poin aksi prioritas untuk ekowisata Raja Ampat ke depan yang mencakup empat pilar utama.
Dari pertemuan ini seluruh pemangku kepentingan menyepakati 10 isu strategis yang menjadi fokus pembahasan, yakni tata kelola, daya dukung, ekologi, tata ruang,
Infrastruktur, masyarakat adat, ekonomi lokal, produk wisata, data dan monitoring, serta sumber daya manusia. Dengan tiga isu prioritas yang akan difokuskan pada satu tahun pertama adalah tata kelola, masyarakat adat dan ekonomi lokal.
Raja Ampat Program Manager Konservasi Indonesia, Meidiarti Kasmidi mengatakan, perlindungan ekosistem laut dan pengembangan ekonomi lokal di Raja Ampat adalah tanggung jawab bersama
Melalui komitmen kolektif yang dihasilkan dalam forum ini, pariwisata berkelanjutan diharapkan tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat.
“Melalui komitmen bersama yang dihasilkan pada forum ini, seluruh pemangku kepentingan menyepakati daftar program prioritas jangka pendek yang akan segera dilaksanakan secara kolaboratif.
Pelantikan forum ini mempertegas bahwa perlindungan ekosistem laut dan
peningkatan kesejahteraan warga Raja Ampat adalah tanggung jawab bersama,” kata Meidi.
Hal serupa disampaikan juga oleh perwakilan masyarakat adat Raja Ampat yang turut hadir dalam kegiatan ini, Charlie Imbir mengatakan bahwa laut dan hutan Raja Ampat merupakan warisan yang perlu dijaga.
“Melalui kolaborasi pemerintah bersama para mitra dalam forum ini, kami berharap aktivitas wisata di Raja Ampat untuk tahun-tahun mendatang tetap menghormati tatanan
adat, menjaga laut tetap bersih, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal,”tuturnya.
Sementara itu, Yani Mile yang juga terlibat dalam forum ini menuturkan bahwa pihaknya siap mendukung penerapan regulasi yang lebih ketat.
“Keberlanjutan Raja Ampat ke depan tidak hanya soal menjaga ekosistem lautnya, tetapi juga merawat iklim usahanya. Ketika standar lingkungan bagi kapal wisata diterapkan secara tegas namun adil, serta pemerintah dan pelaku usaha dapat duduk bersama sebagai mitra-maka investasi pariwisata yang masuk akan tetap menarik
sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal.” Ujarnya.
RLS
