Koreri.com, Timika – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Mimika melakukan efisiensi sejumlah kegiatan menyusul kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami defisit.
Plt Kepala DTPHP Mimika Abdul Haris Sudharmono, mengatakan efisiensi dilakukan dengan menunda kegiatan yang dinilai belum terlalu mendesak, termasuk perjalanan dinas ke wilayah pegunungan yang sebelumnya direncanakan untuk distribusi bibit dan pupuk.
Hal tersebut disampaikan Abdul Haris saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (14/9/2026).
“Untuk APBD perubahan ini kita belum mendapat alokasi anggaran karena sekarang APBD defisit. Yang ada adalah efisiensi. Kegiatan yang bisa kita jalankan tetap dimasukkan, sementara kegiatan yang tidak terlalu urgen kita tunda,” ujarnya.
Menurutnya, distribusi bantuan berupa bibit dan pupuk ke wilayah pegunungan harus ditunda karena mempertimbangkan faktor keamanan.
Selain itu, sejumlah kegiatan seperti bimbingan teknis (Bimtek) dan koordinasi yang dinilai masih dapat ditunda juga dilakukan efisiensi.
Abdul Haris menjelaskan, secara keseluruhan anggaran yang dikelola DTPHP Mimika berada di kisaran Rp80 miliar, termasuk anggaran untuk kegiatan lain dan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Meski terdapat efisiensi, sejumlah program utama tetap berjalan. Program tersebut meliputi bidang hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, serta sarana dan prasarana pertanian.
“Untuk hortikultura ada sayuran, buah-buahan dan tanaman obat. Tanaman pangan ada padi, jagung dan pangan lokal. Perkebunan ada kopi, kakao dan penataan sagu. Kemudian sarana-prasarana ada jalan usaha tani, jalan produksi, normalisasi parit dan perbaikan irigasi,” jelasnya.
Abdul Haris memastikan sebagian besar pekerjaan fisik yang telah diprogramkan telah berjalan. Bahkan, pekerjaan dengan nilai di bawah Rp1 miliar yang dilakukan melalui penunjukan langsung disebut telah masuk tahap kontrak dan pelaksanaan.
“Kita optimistis Desember nanti bisa mencapai target seperti tahun lalu, sekitar 98 persen serapan. Sisanya merupakan sisa mati karena penawaran dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan,” katanya.
Di sisi lain, Mimika mendapat peluang besar dalam program strategis nasional (PSN) berupa pembukaan dan pencetakan sawah baru seluas 7.000 hektare.
Abdul Haris menyebut desain lahan seluas 7.000 hektare tersebut telah selesai dilakukan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berdasarkan kontrak dari Kementerian Pertanian.
Lahan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, terutama Distrik Iwaka hingga Mimika Timur.
“Desainnya sudah selesai dan sudah ditandatangani oleh Bupati. Artinya daerah mendukung kegiatan ini,” ujarnya.
Program tersebut nantinya tidak hanya sebatas pembukaan lahan sawah. Pemerintah pusat juga direncanakan memberikan dukungan berupa pembangunan irigasi, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dolomit, benih hingga penyerapan hasil produksi melalui Bulog.
“Petani yang akan mengelola adalah masyarakat sendiri. Sebelum desain dibuat, kita sudah melakukan CPCL, yaitu calon petani dan calon lahan yang diusulkan ke pusat,” jelasnya.
Dari sejumlah lokasi, Distrik Iwaka disebut menjadi wilayah dengan potensi lahan terbesar. Hal ini karena di wilayah tersebut telah terdapat areal persawahan, termasuk di kawasan SP7 dan SP5.
Bahkan, sejumlah lahan sawah lama yang sebelumnya tidak lagi diolah dan telah kembali menjadi hutan akan dibuka kembali untuk dimanfaatkan.
Abdul Haris berharap program nasional tersebut dapat direalisasikan di Mimika pada tahun ini. Menurutnya, Mimika menjadi salah satu daerah yang siap menerima program tersebut setelah adanya daerah lain yang mengalami penolakan terhadap rencana pencetakan sawah.
“Kita berharap tahun ini bisa berjalan. Tidak semua daerah mendapatkan alokasi anggaran untuk cetak sawah rakyat ini. Karena itu kita berharap tidak ada penolakan dari masyarakat,” katanya.
Untuk besaran anggaran program tersebut, DTPHP Mimika belum mengetahui secara pasti karena seluruh pembiayaan pencetakan sawah berasal dari Kementerian Pertanian dan akan disesuaikan dengan luas lahan yang dikerjakan.
Sementara itu, DTPHP Mimika sendiri tidak lagi memprogramkan pencetakan sawah dalam skala besar melalui APBD daerah. Fokus pemerintah daerah diarahkan pada normalisasi dan intensifikasi sawah yang sudah ada.
“Kalau di daerah, kami melakukan normalisasi dan intensifikasi sawah-sawah yang pernah dibangun dulu. Kita bersihkan dan tanami kembali karena masih layak,” jelas Abdul Haris.
Ia mencontohkan kawasan SP5 yang sebelumnya telah memiliki sekitar 500 hektare sawah. Namun, sebagian lahan tersebut tidak lagi dikelola sehingga kembali ditumbuhi semak dan hutan.
Meski secara ekonomi budidaya padi masih menghadapi tantangan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan.
“Tanam padi ini harus dibantu dengan subsidi karena berdasarkan analisa memang rugi. Tetapi tetap kita laksanakan karena ini bagian dari tanaman pangan nasional. Pangan lokal juga tidak kita kesampingkan,” pungkasnya.
NUEL
