Koreri.com, Sorong – Kelompok Khusus (Poksus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) mendorong penguatan koordinasi antara legislatif dan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar berdampak dan dirasakan Orang Asli Papua (OAP).
Ketua Poksus DPRP PBD Franky Umpain, mengatakan rapat koordinasi bersama OPD pengelola dana Otsus Pemprov PBD menjadi ruang untuk menyelaraskan informasi, program, dan pelaksanaan kebijakan Otsus antara DPRP dan organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola dana Otsus.
“Ini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita adalah bagian dari pemerintahan yang harus bersama-sama dan berkolaborasi,” tegas Franky kepada wartawan di sela-sela Rakor di Hotel Belagri, Kota Sorong, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, koordinasi penting dilakukan agar DPRP khususnya Poksus, mengetahui program-program Otsus yang telah dijalankan pemerintah. Dengan demikian, anggota Dewan dapat menjelaskan kepada masyarakat ketika melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan.
“Kita ingin memastikan program pelayanan yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Franky menilai masih munculnya anggapan Otsus tidak berdampak kepada masyarakat salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai program yang telah dilaksanakan.
Karena itu, ia mendorong adanya basis data OAP yang akurat. Karena menurutnya, data tersebut penting agar kebijakan dan program Otsus dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.
Saat ini, lanjut Franky, Pemprov bersama DPRP PBD juga mendorong penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang OAP.
Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam membangun database OAP sekaligus memperkuat pelayanan berbasis data.
Frangky juga menegaskan bahwa Otsus tidak tepat jika disebut gagal secara keseluruhan. Ia mengakui masih terdapat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya, namun berbagai program dan fasilitas yang dinikmati masyarakat merupakan bagian dari implementasi amanat Otsus.
“Kalau kita mengatakan Otsus gagal, kita tidak jujur terhadap diri kita sebagai orang asli Papua. Otsus sudah berjalan, tetapi masih ada kekurangan. Itu baru jujur,” tegasnya.
Franky berharap rapat koordinasi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan DPRP untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan amanat negara melalui UU Otsus benar-benar diwujudkan dalam program yang manfaatnya dirasakan masyarakat Papua.
KENN
