Koreri.com, Timika (02/10) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika beserta aparat keamanan TNI-Polri akhirnya memilih jalur negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sejak Sabtu (21/10) melakukan teror penembakan di areal PT. Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Papua.
Keputusan tersebut diambil setelah Pemprov, Pemkab Mimika dan TNI-Polri melakukan rapat koordinasi di Hotel Rimba Papua, Timika, Rabu (01/11) yang menyepakati negosiasi yang mengedepankan aspek kemanusian dan pendekatan komprehensif sebagai dasar penyelesaian masalah teror penembakan yang terjadi.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Mimika melalui Bupati Eltinus Omaleng telah ditunjuk untuk memimpin upaya mewujudkan negosiasi dengan KKB yang memiliki batas waktu efektif selama lima hari.
Dalam negosiasi tersebut, bantuan logistik juga akan didistribusikan oleh Pemkab Mimika atas seizin aparat keamanan.
“Kita mau bentuk tim negosiasi kepada mereka yang pegang senjata yang ada di Utikini. Kami mau mereka keluar dari daerah Utikini, jangan ganggu masyarakat yang ada di situ. Pemda yang bentuk tim, melibatkan tokoh gereja, tokoh masyarakat, kepala suku, dan kaum perempuan. Itu hasil pertemuannya,” ujar Eltinus usai pertemuan.
“Kita negosiasi dulu, kalau mereka keras kepala, itu bukan urusan Pemda lagi, itu urusan negara. Begitu,” tegas Eltinus.
Pada kesempatan yang sama, Asisten I Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa menegaskan bahwa upaya negosiasi tersebut dilakukan agar rakyat di seputaran kota Tembagapura tidak menjadi korban.
Ia juga juga meminta agar kelompok bersejata di Tembagapura berhadapan secara laki-laki dan tidak menggunakan warga sipil sebagai tameng serta segera menghentikan teror penembakan dan kembali ke daerah asal masing-masing.
“Mereka (KKB) harus keluar dari situ, kalau tidak rakyat di situ yang dibawa keluar ke Tembagapura atau ke Timika,” kata Doren.
“Tidak boleh satu rakyat sipil korban di situ. Mereka harus keluar. Masalahnya apa mereka ada di situ? Persoalannya apa mereka ada di situ? Mau lawan siapa? siapa yang suruh? Siapa yang arahkan mereka ada di situ mengganggu Freeport?” kata Doren.
Selain itu, Kapolres Mimika, AKBP Victor D. Mackbon berpendapat bahwa penyelesaian persoalan KKB di Tembagapura harus komprehensif dan mengedepankan sisi yang lebih besar, yakni masyarakat umum.
Victor lebih lanjut menyatakan bahwa yang paling penting adalah menormalkan situasi di perkampungan sekitar Distrik Tembagapura dan mengeluarkan KKB dari tengah kelompok masyarakat sipil.
“Kalau negosiasi gagal, kita siapkan alternatif lain yang lebih tegas. Intinya kita ingin melindungi masyarakat dan mengamankan areal tambang,” ucapnya.
Terkait dengan tindakan penegakan hukum terhadap KKB, hal tersebut akan tetap dilakukan dengan proses-proses dan cara-cara yang lebih baik yaitu dengan mengedepankan proses negosiasi dan kepentingan masyarakat luas.
MP-RR
