Koreri.com, Jayapura (19/5) – Menduduki posisi 33, dengan skor 23,086 menempatkan Provinsi Papua masuk kategori terendah dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di seluruh Indonesia.
Penilaian oleh Kementrian Dalam Negeri RI ini langsung mendapat respons serius dari berbagai pihak.
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzius Kadepa menyoroti kebijakan rekrutmen khususnya penempatan sejumlah orang di setiap OPD yang menurutnya lebih banyak dari pertimbangan politik.
“Inilah salah satu penyebab rendahnya kinerja Pemda Papua karena semua dilakukan tanpa melalui peraturan dan proses lelang dan inilah kondisi SDM di birokrasi kita yang sebenarnya,” beber Kadepa.
Ia pun mendesak agar cara-cara seperti itu harus di rubah.
“Siapa pun yang terpilih nanti baik itu Gubernur maupun Bupati, harus merombak cara-cara seperti ini dan ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar,” tegas Kadepa.
Karena untuk meningkatkan kinerja aparatur penyelenggaraan Pemerintahan maka dalam menempatkan orang di setiap OPD harus sesuai dengan tupoksinya, tidak dari pertimbangan politik atau sistem balas budi.
“Jangan anggap remeh karena ini menyangkut harga diri orang Papua,” cetus Kadepa.
Ia juga pada kesempatan itu, mengaku malu atas raihkan predikat tersebut.
“Jujur saja, saya secara pribadi dan juga selaku anggota Komisi I DPR Papua sangat sesalkan dan malu dengan predikat seperti ini,” akui Kadepa.
Baginya, ini adalah tamparan keras bagi seluruh pejabat di Provinsi Papua.
VMT
