Koreri.com, Jayapura – Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua menggelar pertemuan bersama Komisi V DPR Papua, Selasa (22/10/2019).
Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai mengatakan, dalam rapat itu pihaknya menyampaikan berbagai hal.
“Kami bicara terkait RSUD Dok II dan Kesehatan. Komisi V lebih pada meminta pemisahan antara pagu anggaran antara pelayanan rutin kesehatan masyarakat dengan persiapan untuk PON. Jangan sampai kita konsentrasi PON tapi kita mengabaikan pelayanan rutin kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Giyai, Komisi V mengapresiasi karena tidak ada masalah kesehatan yang menonjol dan resposn emergency Dinkes misalnya saat terjadi insiden di Jayapura dan Wamena.
“Kalau kami, meski tidak diperintahkan kami akan laksanakan. Satu hal lagi itu, kami bahas mengenai wilayah intergrasi KPS dan BPJS. Komisi V menghendaki KPS tidak boleh dihilangkan karena masih banyak masyarakat asli Papua yang tidak memiliki kartu kepesertaan BPJS,” ujarnya.
Kata Giyai, pihaknya menyampaikan jika integrasi KPS dan BPJS tetap dilaksanakan, jaminan kesehatan untuk OAP tidak bisa dihilangkan begitu saja. Akan dilakukan bertahap.
“Tidak bisa langsung. Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena masih banyak masyarakat Papua di gunung, di pantai, di pesisir dan di kepulauan belum memiliki e-KTP,” cetusnya.
Selain itu, Dinkes Papua juga menyampaikan mengenai master plan RSUD Dok II baru dan Komisi V mendukung penuh. Dinkes Papua diminta presentasikan dalam lingkup lebih luas.
“Tadi juga kami sampaikan bahwa tinggal selangkah lagi Papua capai imunisasi PIN Polio 95 persen. Sekarang masih 93 persen. Mayoritasnya belum lakukan PIN Polio di Nduga. Nduga masih di bawah 20 persen. Ini pengaruh akumulasi secara keseluruhan. Kalau Nduga bisa naik maka bisa capai 100 persen,” pungkasnya.
VMT
