Koreri.com, Jayapura – Sebuah pernyataan tegas disampaikan Ketua LMA Port Numbay, George Awi terkait munculnya kelompok – kelompok yang mengatasnamakan masyarakat untuk menolak Otonomi Khusus jilid II.
Menurutnya, kelompok elit politik baik DPR Papua maupun Majelis Rakyat Papua (MRP) apalagi eksekutif tidak patut menyatakan diri menolak Otsus.
Pasalnya ketiga lembaga pemerintah ini menjadi komponen yang menggunakan anggaran Otsus.
“Makanya, kalau ada dari MRP yang menyatakan menolak Otsus, saya pikir lembaga itu dibubarkan saja. Toh lembaga ini lahir dari amanah Otsus sehingga kalau Otsus tidak ada berarti MRP juga,” demikian tegas Awi.
Tak hanya itu, untuk MRP sendiri sejatinya lahir dari adanya Otsus, begitu juga dengan sebutan DPR Papua muncul karena adanya Otsus sedangkan eksekutif sebagai pihak yang menjalankan kebijakan pemerintahan dalam Otsus.
Dikatakan jika ada kekecewaan, ketidakpuasan yang dilontarkan selama ini sejatinya adalah hal yang wajar. Namun sikap yang harus disampaikan bukanlah menolak melainkan evaluasi.
Apalagi presiden Jokowi sudah memberi sinyal untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga tak tepat jika kalangan elit politik yang menggunakan dana Otsus justru menyampaikan menolak kebijakan khusus tersebut.
Tak hanya itu, jika kalangan elit politik menolak Otsus artinya jangan ngoceh atau ngomel ketika kepala daerah di Papua bisa dijabat oleh mereka dari warga Nusantara dan bukan orang asli Papua (OAP). Begitu juga dengan Bupati dan seluruh perangkatnya.
“Bila Otsus ditolak dan tak berlaku lagi artinya semua regulasi yang lahir karena Otsus juga ditiadakan. Ini berarti kepala daerah boleh siapa saja yang memimpin. Tidak ada lagi afirmatif, tidak ada lagi jatah Polisi, TNI, IPDN maupun masuk perguruan tinggi yang didominasi oleh Otsus. Ini harus dipahami baik,” tegasnya lagi.
Kendati demikian, Awi tak menampik jika Otsus bukan tanpa celah karena ada banyak hal yang patut dan harus dikoreksi.
Ia menggunakan bahasa kampung dimana orang kampung jika membuat kebun biasanya ada pagar yang mengelilingi. Hal itu bertujuan untuk menghindari hewan masuk dan merusak kebun.
“Nah, jika satu saat ada ternak apakah babi maupun sapi yang masuk kemudian merusak kebun, maka tentunya petani tersebut tidak memarahi hewan tadi melainkan memperbaiki pagarnya. Ini sama seperti Otsus ! Kebun itu anggaran dan kebijakan yang diberikan. Nah, kalau ada kelemahan dalam hal ini pagar rusak artinya pagar itu yang diperbaiki, dan dievaluasi, bukan mengejar hewannya dan tidak memperbaiki pagar,” bebernya.
Awi juga mengumpamakan itu sama seperti pipa air ada yang bocor. Tentunya tidak harus ganti baru atau memotong melainkan ada upaya memperbaiki saluran yang bocor tadi.
“Nah, disitu maksud saya evaluasi! Jadi kalau ada yang berteriak menolak, coba tanya jangan-jangan dia juga pernah menikmati tapi berpura pura tidak mendapat dampak Otsus,” tukasnya.
VER
