Koreri.com, Saumlaki – Bupati Petrus Fatlolon menegaskan pelaksaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 1 Maret 2021 harus bebas dari intimidasi.
“Pelaksanaan pemilihan yang akan digelar besok (Senin, red) adalah pesta demokrasi. Itu berarti pelaksanaannya harus terbebas dari pemaksaan atau intimidasi,” tegasnya di Saumlaki, Minggu (28/2/2021).
Secara khusus, Bupati mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah itu untuk tetap netral dalam proses pelaksanaan Pilkades serentak pada 42 desa di wilayah itu.
Lanjutnya, pelaksanaan Pilkades itu berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan revisi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017.
Selanjutnya, Bupati juga telah mengeluarkan surat edaran kepada panitia, penjabat kades serta para Camat untuk memastikan pelaksanaan Pilkades serentak ini berjalan dengan aman, damai dan demokratis tanpa ada intimidasi.
“Saya juga di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa Pemerintah daerah mulai dari saya sampai ke jajaran PNS non struktural sekalipun harus bersikap netral dan tidak berpihak pada calon kepala desa tertentu,” sambungnya.
Bupati menepis berbagai isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa dirinya, atau pimpinan SKPD mendukung sejumlah calon kades tertentu.
“Bila ada yang membawa nama saya atau barangkali pimpinan SKPD atau membawa nama camat, saya pikir ini harus diluruskan karena semangat yang tadi saya sebut salah satunya itu adalah demokrasi. Demokrasi berarti tidak boleh ada pemaksaan dan dan apalagi intimidasi ancaman. Itu tidak boleh ya,” tegasnya.
Mantan pimpinan DPRD Kota Sorong ini berharap siapapun yang nanti terpilih sebagai kades, dia akan memimpin desanya untuk semua warga, dan bukan untuk pendukungnya saja.
“Jadi sekali lagi, saya luruskan bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran birokrasi yakni mulai dari saya selaku Bupati, PNS dan pegawai kontrak, saya imbau untuk tetap netral dan tidak boleh berpihak kepada calon kepala desa tertentu,” tegasnya lagi.
NKT
