Koreri.com, Sarmi – Pemerintah Kabupaten Sarmi, Distrik Pantai Timur Barat melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung di aula kantor distrik pantai timur barat, Sabtu (10/4/2021).
Turut hadir Kapolsek Pantai Timur, Ipda budi wahyono, Kepala Distrik Pantai Timur Barat, Daud Fokames, Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Kabupaten Sarmi Femi Somalinggi, Danramil Pantai Timur diwakili oleh Serma Paryanto, Sekertaris Distrik Pantai Timur Barat Alfred Dimena, Para Kepala Kampung dan Aparat Kampung serta warga masyrakat.
Kapolsek Pantai Timur, Ipda budi wahyono, mengatakan Polri tetap mendukung program pembangunan dari Pemerintah daerah serta menyampaikan kebijakan kapolri tentang restoratif justice.
“Kami ikut mendukung semua program perencanaan pembangunan guna kepentingan masyarakat kampung yang di Distrik serta memotivasi masyarakat untuk mengikuti calon seleksi penerimaan calon bintara noken yang memprioritaskan orang asli papua,” kata Kapolsek.
Sementara itu, Kepala Distik Pantai Timur Barat, Daud Fokames, memberikan arahan kepada kepada para kepala kampung untuk mengumpulkan hasil musyawarah rencana pembangunan dari tiap-tiap desa selanjutnya musrenbang tingkat distrik, akan mengikuti musrenbang tingkat Kabupaten.
“Sehingga kedepannya untuk bersama mendorong pembangunan di wilayah Distrik Pantai Timur Barat akan didampingi langsung olah staf Dinas Bapeda,” kata Kadistrik, Daud Fokames.
Sementara Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Kabupaten Sarmi Femi Somalinggi bertugas mengkoordinir musrenbang tingkat distrik.
“Dengan pembangunan sarmi yang mandiri dan bermartabat seperti pembangunan infrastuktur ekonomi salah satu contoh adalah pembangunan gedung picho di kampung kwentor yang selanjutnya akan diresmikan bulan mei mendatang,” ujarnya.
Dalam pembukaan kegiatan musrenbang Alfred Dinema ditunjuk sebagai moderator dalam acara yang di laksanakan dan berdoa sebelum dimulai kegiatan agar musrembang dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Usai arahan lalu penyerahan blanko blangko usulan rencana kegiatan dan pembangunan kepada para kepala kampung, instansi pemerintah, organisasi pemerintahan distrik, gereja dan sekolah.
VER
