Koreri.com, Manokwari– Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro selama dua minggu kedepan.
Penerapan PPKM Mikro ini sebagai upaya pemerintah dan satgas COVID-19 untuk memutus penyebaran virus corona yang mengakibatkan meningkatnya kasus positif corona virus disease 2019 (COVID-19) dalam tiga minggu terakhir ini di Provinsi Papua Barat.
Dikatakan Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan bahwa pihaknya akan tegas untuk membatasi orang yang masuk di Provinsi Papua Barat dengan penjagaan di pos semua moda trasportasi baik laut, darat maupun udara.
“Kita instruksi kepada maskapai penerbangan bahwa penumpang yang masuk di Papua Barat harus yang punya KTP Papua Barat kalau tidak kami tolak, kecuali ada hal urgen seperti kegiatan dinas, orang sakit atau berduka tapi harus ada keterangan dari daerah asal,” kata Gubernur Papua Barat kepada wartawan usai memimpin Rakor bersama Satgas COVID-19 Papua BBarat di Ballroom Aston Niu Manokwari, Rabu (30/6/2021).
Kemudian, meski penumpang yang memiliki KTP Papua Barat tapi ketika tiba di bandara atau pelabuhan tetap diberlakukan swab antigen untuk mengecek ulang, karena pengalaman sebelumnya sudah ditemukan surat keterangan rapid antigen palsu dimiliki para penumpang di Bandara Rendani Manokwari.
Lebih lanjut dijelaskan Dominggus Mandacan bahwa langkah pembatasan kegiatan masyarakat ini dicoba dalam dua minggu kedepan, jika angka pasien positif bertambah waktunya diperpanjang, jika berkurang maka diberlakukan kelonggaran lagi.
Bukan saja pembatasan pada transportasi, kata Gubernur bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan rapat-rapat dinas dan instansi hingga sekolah-sekolah dibatalkan hingga waktu yang telah ditentukan.
“Pemerintah punya rapat teknis, rapat koordinasi dan lainnya dibatalkan selama dua minggu, besok (Kamis) kami akan pertemuan dengan FKUB lintas agama untuk ibadah bisa dilaksanakan dari rumah atau secara online,” ungkapnya.
Ditambahkan mantan Bupati Manokwari dua periode ini bahwa waktu pelaksanaan PPKM Mikro di Papua Barat setelah pihaknya pertemuan dengan forum komunikasi umat beragama Provinsi Papua Barat Kamis sore.
KENN
