Pembobotan 7 RPP UU Otsus, Tim Pansus DPR-PB Dapat Sejumlah Masukan

IMG 20210824 WA0001
Wakil Ketua DPR-PB Jongky R. Fonataba,S.E.,M.M didampingi Ketua Bapemperda DPR-PB Karel Murafer,S.H.,M.A dan Wakil Bupati Sorong Suko Harjono,S.Sos.,M.Si memimpin rapat sosialisasi UU RI Nomor 2 tahun 2021 di Aula Inspektorat Kabupaten Sorong, Senin (23/8/2021).(Foto : Istimewa)

IMG 20210824 WA0000
Tim Pansus Revisi UU Otsus DPR Papua Barat menggelar Sosialisasi kepada Masyarakat di Aula Inspektorat Kabupaten Sorong, Senin (23/8/2021).(Foto : Istimewa)

Kemudian masukan juga tentang kuota penerimaan ASN harus 80 persen untuk orang asli papua (OAP) dan 20 persen non OAP, begitu juga berlaku pada penerimaan IPDN

Afirmasi pendidikan diminta untuk diperpanjang khusus kedokteran dan penerbangan mendapat beasiswa dari pemerintah provinsi Papua Barat.

Bidang pendidikan dan kesehatan harus diprioritaskan bagi anak-anak asli papua agar mereka bisa menjadi tuan di negerinya sendiri, terlibat langsung dalam pembangunan di bidangnya.

Masyarakat juga mengusulkan agar jaringan internet telkomsel dapat dipasang di tingkat distrik terutama daerah pedalaman agar dapat menunjang bidang pendidikan pada daerah tidak terjangkau jaringan internet.

Hal yang sangat penting disampaikan masyarakat dalam forum sosialisasi UU nomor 2 tahun 2021 itu terkait dengan program kartu “Papua Barat Sehat” bagi orang asli papua.

Program “Papua Barat Sehat” ini untuk memudahkan masyarakat asli papua dalam proses berobat gratis di fasilitas kesehatan pada semua tingkatan.

“Banyak hal yang masyarakat sampaikan lalu kita sudah akomodir itu kemudian nanti kita kembali dengan tim ini, akan kita bahas dan kaji kembali memberikan pembobotan, selanjutnya kita bawa drafnya ke jakarta,” jelas Mantan Bupati Kabupaten Maybrat itu.

KENN