Koreri.com, Jayapura – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) masyarakat tiga kampung Tsingwarop yang menjadi korban permanen area tambang PT. Freeport menemui Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia, S.E, Minggu (19/9/2021).
Maksud FPHS menemui Menteri Bahlil adalah untuk memperjuangkan hak mereka dalam kepemilikan saham 4 persen.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Menteri BKPM, Jl. Gatot Soebroto Jakarta Selatan, kurang lebih 1 jam mulai 17.00 – 18.00 WIB menghasilkan keputusan yang baik bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Sekretaris FPHS, Yohan Songgonau, menjelaskan dalam pertemuan itu Menteri Bahlil Lahadalia di dampingi Idrus Deputi Menteri serta Rini Modouw yang menjabat Sekertaris Meteri.
“Pada momen pertemuan itu, pihak Kementerian mendengarkan lansung semua pemaparan perjuangan FPHS Tsingwarop, dan beliau terima semua aspirasi kami dan akan segera menindaklanjuti, dengan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak agar persoalan saham 10 persen bisa terselesaikan secara cepat dan masyarakat Papua bisa menikmatinya,” terangnya.
Lanjut Songgonau, Menteri Bahlil membenarkan Pemerintah Provinsi Papua tidak ada masalah.
“Provinsi sudah oke dengan 3 persen saham sedangkan Pemda Mimika 7 persen. Namun porsi Pemda Mimika ini harus dialokasikan tersendiri untuk masyarakat pemilik hak ulayat korban permanen itu berapa? Karena itu wajib hukumnya,” mengutip pernyataan Menteri.
Menteri, sambung Songgonau, menyatakan sebagaimana dikutip dari perjanjian induk tertanggal 12 Januari 2021 lalu, jika Bupati katakan 4 persen untuk masyarakat, maka bupati harus buat catatan tertulis.
Dan tegas Menteri lagi, itu tdk bisa hanya dengan berbicara saja tetapi harus ada legalitas hukumnya.
“Jika oke, saya (Menteri,red) langsung akan putuskan segera Freeport dan Innalum cairkan deviden yang selama ini belum terbayarkan ke berbagai pihak. Namun semua harus jelas dulu,” tegasnya.
Isu FPHS Tsingwarop ini, menurut keterangan Menteri, telah sampai ke Richard Adkerson di New Orleans, AS.
Ia meminta tolong Menteri Bahlil segera selesaikan masalah ini, termasuk Presiden, BUMN, Mind ID dan Provinsi Papua serta DPR RI.
“Semua minta tolong agar saya segera selesaikan masalah ini. Dan selesaikan secara adat Papua dan secara kekeluargaan,” tandas Menteri Bahlil dalam pertemuan itu sebagaimana dikutip Songgonau.
Pasca pertemuan itu, Ketua FPHS Tsingwarop Yafet Manga Beanal meminta Bupati Mimika proaktif dan serius untuk mengatur hak-hak masyarakat secara terbuka dan transparan.
Karena seluruh dana ini harus dipertanggungjawabkan secara baik ke berbagai pihak.
“Kami di FPHS juga sudah memiliki, rencana starategi untuk pengelolaan dana deviden ini jika sudah cair. Dan FPHS juga memiliki PT. ETSIPA yang sudah ada akta notarisnya,” sambungnya.
FPHS, tegas Yafet, juga telah siap untuk bergabung di Papua Divestasi Mandiri dalam rangka pengelolaan saham 10 persen secara bersama.
SEO
