Koreri.com, Nabire – Pengelolaan anggaran hingga triliunan rupiah saat gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada Oktober 2021 lalu terindikasi bermasalah.
Hal itu terbukti dengan tertunggaknya sejumlah pembayaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah bagi para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya.
Berkaitan dengan itu, Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Ali Kabiay mendesak lembaga anti rasuah, KPK untuk menunjukkan taringnya di Bumi Cenderawasih.
Ia kemudian mengingatkan KPK agar tak hanya sibuk menggelar sosialisasi ataupun membuat komitmen yang belum tentu diikuti oleh para kepala daerah di Papua.
“Yang terpenting adalah KPK harus benar-benar beraksi di Papua. KPK selama ini hanya membuat narasi-narasi di media tetapi sampai hari ini tidak ada aksinya,” tegas Kabiay, Senin (6/12/2021).
Ia juga mendesak Legislator DPR RI dan senator DPD RI asal Papua ikut mendorong penegakkan hukum (gakkum) kasus korupsi di Bumi Cenderawasih.
“Saya pikir, hal ini (penegakkan kasus korupsi) harus juga disuarakan oleh wakil rakyat baik itu yang duduk di DPR dan DPD RI, juga di DPR Papua,” desaknya.
Sebagai wakil rakyat di Senayan, Kabiay menilai bahwa para legislator dan senator asal Papua mempunyai andil yang sangat besar untuk mendorong penegakkan hukum, khususnya dalam memberantas dugaan korupsi yang membuat rakyat di ujung timur Indonesia itu sulit maju.
“Mereka harus mendorong hal ini kepada mitra kerja yakni KPK, Polri dan Kejagung, sehingga kasus 10 besar korupsi yang digaungkan oleh Pak Mahfud MD itu bisa ditindaklanjuti,” pintanya.
Kabiay juga mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD atau Pemerintah Pusat pada Maret 2021, bahwa berjanji akan membongkar 10 kasus korupsi besar di Papua.
“Tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” sambungnya
Ali berharap, apa yang diutarakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dapat dilakukan secara cepat, bijak serta tegas, supaya rakyat percaya kepada pemerintah.
“Pemerintah Pusat harus hadir, agar bisa dapat kepercayaan, negara benar-benar hadir di tanah Papua untuk memberantas kasus korupsi sebagaimana diberitakan,” pungkasnya.
OZIE
