Koreri.com, Sentani – Komunitas Pengusaha Independen Khenambai Umbai juga angkat bicara terkait dugaan intervensi pekerjaan proyek Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Jayapura oleh oknum anggota DPRD dan pengusaha OAP yang belum selesai.
Salah satu pengusaha lokal asli Kabupaten Jayapura, Aris Kreuta, menilai tudingan pengusaha OAP (BPC Gapensi Kabupate Jayapura) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) sarat dengan kepentingan pribadi yang dibawa masuk dalam pertemuan tersebut.
“Intinya, bahwa tudingan terhadap dewan soal Pokir itu tidak sepenuhnya dilakukan oleh seluruh pengusaha lokal. Tetapi, hanya oleh sekelompok pengusaha saja,” kata Aris Kreuta kepada wartawan di Sentani, Jumat (25/2/2022).
Kenapa ada kepentingan? kata Aris, karena dalam rapat dengar pendapat itu pengusaha yang hadir mendiskreditkan kurang lebih tiga oknum anggota Dewan, yang notabene ketiga anggota dewan itu adalah Orang Asli Papua (OAP) Kabupaten Jayapura.
Padahal ketiga anggota dewan tersebut adalah wakil rakyat yang telah dipilih dan duduk dikursi legislasi sebagai penyambung aspirasi rakyat. Tetapi nyatanya, kemudian didiskreditkan oleh beberapa pribadi pengusaha lokal.
“Soal Pokir itu ketentuannya sudah sangat jelas. Dewan mempunyai hak untuk mengusulkan proyek ke OPD teknis berdasarkan aspirasi masyarakat, jadi tidak ada yang salah. Namun, dalam pelaksanaannya jika terjadi kesalahpahaman seperti yang sudah terjadi, maka hendaknya itu dikomunikasikan secara baik antara DPRD, Eksekutif dan kawan-kawan pengusaha. Supaya ada solusi atau jalan keluar, bukannya langsung dimediakan,” ujarnya.
Senada juga ditegaskan Arwin Plice Yoku, bahwa pokok pikiran atau pokir itu mekanismenya di DPRD, yang mana anggotanya turun ke masyarakat di masa reses dengan menjaring aspirasi masyarakat dan hasil jaring aspirasi itu kemudian diusulkan ke OPD untuk dimasukkan dalam pengusulan pekerjaan proyek.
Setelah pengusulan proyek oleh seorang anggota dewan melalui mekanisme pokir diterima dan masuk dalam program OPD. Maka, selanjutnya anggota Dewan tersebut bertanggungjawab juga mengawal dan mengawasi program yang diusulkannya tersebut benar-benar dikerjakan.
“Saya rasa soal Pokir itu memang menjadi bagian dari anggota Dewan. Jadi saya harap, kita dengan kita jangan baku sikutlah, mari jika mau di dunia kontraktor kita bersaing dengan sehat dan tidak saling menjatuhkan,” kata Arwin.
“Apalagi menjatuhkan DPRD, mereka ada di sana karena suara kita, suara rakyat. Sehingga jika kita menjatuhkan DRPD, itu sama saja kita menjatuhkan rakyat,” pungkasnya.
IDI
