Koreri.com, Jayapura – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua segera melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih kepengurusan yang baru periode 2022-2027 pada tanggal 17 Maret mendatang.
Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, mengatakan percepatan musda pada 17 maret 2022 sesuai surat pemberitahuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang disetujui Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe.
“Jadi, intinya pelaksanaan Musda Demokrat tanggal 17 Maret 2022 bukan kudeta Lukas Enembe dari jabatan ketua DPD Partai Demokrat Papua tapi itu keputusan DPP Partai Demokrat,” kata Waket I DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, saat dikonfirmasi di kantor Sekertariat Demokrat, Kotaraja, Kota Jayapura, Rabu (9/3/2022).
Dijelaskan, sesuai arahan dari DPP Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat Papua telah melaksanakan pleno tanggal 16 februari 2022 di hotel suni Abepura dan menghasilkan beberapa poin diantaranya,
“Hasil pleno kami sepakat dan menetapkan waktu pelaksanaan musda sesuai tanggal berakhir masa jabatan ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe, pada tanggal 11 Oktober 2022,” jelas RHP.
“Kedua bisa kita melaksanakan tetapi nanti dianggap kita kudeta jabatan ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe sehingga kesepakatan pleno tetap tanggal 11 oktober 2022,” sambungnya.
Untuk Muscab, dalam pleno diminta untuk perpanjang SK DPC-DPC sampai setelah Musda baru dilaksanakan Musyawarah cabang. “Kemudian kita bersama tetapkan Ketua DPC Yapen, Tony Tesar sebagai Ketua panitia Musda ke- IV pada bulan Oktober 2022,” katanya.
Setelah hasil pleno ditetapkan ditandatangani Ketua DPD dan Sekertaris kirim ke DPP.
“Waktu pak Ketua DPD Partai Demokrat Papua di Jakarta dipanggil oleh Ketua DPP Partai Demorkat dan dalam pertemuan dengan Sekjen Ketua BPOKK dan Direktur Eksekutif di kantor Demokrat Pusat untuk berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan musda karena sesuai dengan mekanisme konsolidasi partai demokrat yang sudah sementara dilaksanakna di seluruh itu tinggal Provinsi Papua dan Sumatera Barat yang belum melaksanakan musda,” jelas Pagawak.
Sehingga melihat kembali lagi pada AD/ART partai bahwa pelaksanaan konsolidasi partai itu ada tingkatan dari Kongres, Musda, Muscab sampai tingkat ranting sehingga ketua BPOKK dan Sekjen menunjuk anggaran dasar yang ada didepan ketua DPD Partai Demokrat Papua tidak bisa lagi ikuti pleno sudah kami tetapkan di hotel suni.
“Tapi dimajukan pelaksanaan musda tanggal 17 Maret 2022 karena satu alasan yang paling dasar adalah bulan agustus 2022 kita akan masuk dalam proses verifikasi partai politik yang harus dilakukan dengan kepengurusan yang baru,” katanya.
“Sehingga Ketua DPD partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, menyetujui dan surat pemberitahuan dari DPP untuk pelaksanaan musda ditetapkan tanggal 17 maret,” pungkas RHP.
SEO
