Koreri.com,Sorong– Komisi III DPR Papua Barat melakukan kunjungan dalam daerah dengan mengunjungi dua pelabuhan tentang asset milik Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat di Kota Sorong, Selasa (19/4/2022)
Kunker ini dipimpin Ketua Komisi Zeth Kadakolo,S.E.,M.M didampingi Wakil Ketua Darwin Pasaribu,S.E.,M.Si, Sekretaris Febry Jein Andjar,S.E.,M.M, Mugiyono,S.Hut, Arifin S, Herdomina,S.E, Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H, Yan Yoteni dan Yurtinus Mandacan mengunjungi lebih dulu ke UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Pelabuhan PPI Klademak, Kota Sorong.
Sejumlah persoalan mengenai pendapatan dan sewa asset yang dialami sejak pengalihan pengelolaan dari Kota Sorong ke Provinsi Papua Barat tahun 2019 sehingga mengakibatkan tunggakan menumpuk.
Plt Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Kota Sorong Sutrisno mengatakan, pihaknya belum melaksanakan tupoksi mereka dengan baik.
Karena sejumlah hal yang belum siap seperti gedung kantor kemudian nomenklatur tentang kelembagaan sehingga penagihan retribusi pajak masuk jembatan puri dan pengelolaan pasar belum dilakukan.
“Kami belum melaksanakan tupoksi disini karena belum ada gedung, persoalan kelembagaan dan juga pegawai sehingga kami menunggu petunjuk,” jelas Sutrisno saat hearing bersama Komisi III DPR Papua Barat di ruang kerjanya, selasa siang.
Selain itu, UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat juga menyampaikan sejumlah perusahan yang sewa dan menggunakan asset pemerintah provinsi di lokasi tersebut tetapi tidak membayar sehingga merugikan pendapatan daerah.
Tim komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat selanjutnya meninjau lokasi pembangunan pasar ikan di Pelabuhan PPI Kota Sorong yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021, dikerjakan CV Papua Pilar Perkasa.
Para wakil rakyat ini melihat langsung kapal-kapal ikan yang sedang berlabuh di Pelabuhan PPI Kota Sorong dan berdiskusi dengan nelayan. Setelah itu mereka mengunjungi kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong, wakil rakyat pun belanja permasalahan yang akan menjadi bahan untuk disampaikan dalam hearing bersama OPD nanti.
Ketua Komisi III DPR Papua Barat Zeth Kadakolo,S.E.,M.M minta mitranya untuk mengumpulkan semua data tentang persoalan yang dihadapi mereka.
“Nanti datanya kita kumpulkan untuk selanjutnya dapat jadi bahan untuk disampaikan ke eksekutif dan juga jadi bahan pada LKPJ Gubernur tahun 2021,” jelas Zeth Kadakolo.
KENN
