Koreri.com, Jayapura – Mantan Walikota Jayapura 2 periode, DR. Benhur Tomi Mano, MM mengaku kecewa dengan kinerja Pemerintah setempat pasca dirinya tuntas menunaikan jabatannya.
Menurutnya, sesungguhnya tanggung jawab Pj Wali Kota DR. Frans Pekey hanya tinggal melanjutkan dan meningkatkan tugas-tugas dari kepala daerah terdahulu.
“Jadi yang pertama, Penjabat tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan baru karena RPJMD Wali Kota itu harus diselesaikan dan tuntaskan,” terangnya kepada awak media seusai menghadiri peringatan HUT ke 113 Kota Jayapura, Selasa (7/3/2023).
Kedua, tugas yang diberikan Pemerintah pusat kepada Pj Wali Kota Jayapura adalah menangani, menyelesaikan dan menjalankan pemilihan umum, pileg serta pemilihan kepala daerah (Pilkada), Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
“Jadi, dua tugas ini yang Penjabat Wali Kota harus laksanakan dan kerjakan dengan baik. Menjaga ketertiban dan keamanan Kota Jayapura,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa BTM ini mengaku sebagai seorang pamong, dirinya melihat beberapa kemunduran dari Kota Jayapura sehingga mendapat raport merah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kinerja ini, menurutnya, harus diperbaiki, apalagi Kota Jayapura tidak mendapat sertifikat Adipura yang tentunya menunjukkan adanya penurunan prestasi.
“Delapan kali Pemerintah Kota Jayapura meraih piala Adipura ini harus dipertahankan dan hal yang sama juga harus mempertahankan WTP murni karena Kota Jayapura sebagai barometernya penyelenggara pemerintahan, pembanguna di tanah Papua. Mereka merujuk ke kota ini,” pintanya.
Sorotan BTM juga diarahkan ke soal inflasi Kota Jayapura yang turun dan anjlok padahal yang seperti itulah harus dilakukan Pj Wali Kota Jayapura.
“Saya sebagai anak negeri yang merintis, membuka dan anak Port Numbay pertama menjadi Wali Kota sudah memberikan contoh serta membangun fondasi agar anak-anak selaku generasi kita bisa meneruskan jabatan ini ke depan lebih baik,” harapnya.
“Tugas-tugas ini harus dilakukan karena tahun lalu kami ikat pinggang karena anggaran terbatas karena ada Covid-19 yang melanda kita serta Otsus juga masih ditangani Pemerintah Provinsi Papua tapi sekarang Otsus diserahkan langsung ke Kabupaten/Kota dan Kota Jayapura mendapat dana otsus 200 kali lipat,” sambungnya.
Dana besar ini, tegas BTM, yang harus dikelolah dengan baik.
“Pertama untuk kesehatan, kemudian pendidikan dan penataan infrastruktur Kota Jayapura. Intinya ini hanya memperbaiki, melanjutkan dan menata pemerintahan pembangunan dan infrastruktur di Kota Jayapura,” pungkasnya.
EHO
