Koreri.com, Sentani – Masyarakat adat pemilik hak ulayat lahan Bandara Sentani kembali mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Kamis (20/7/2023).
Kedatangan masyarakat adat tersebut guna menanyakan posisi surat yang dimasukkan pada tanggal 27 Juni 2023 lalu.
“Tujuan kami datang ke kantor ATR/BPN ini untuk mengecek surat apakah sudah sampai di Kepala BPN atau belum? Surat itu kami masukan ada tiga bendel tebal berwarna kuning, di dalamnya berisi berita acara, dokumen pribadi dan surat lainnya,” ungkap pemilik hak ulayat Beatriks Felle.
Mereka, lanjut Beatriks, juga menanyakan soal status sertifikat yang diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan tanpa pelepasan adat itu.
“Apakah sudah dibatalkan,” lanjutnya.
Beatriks selaku pemilik hak ulayat tanah Bandara Sentani meminta supaya pihak ATR/BPN dan Perhubungan harus duduk bersama-sama dengan masyarakat untuk mediasi.
“Kami tidak ingin ada urusan di pengadilan sebab kita akan dikalahkan dengan uang, Karena kita mengetahui pasti saja hakim akan di bayar oleh pihak Perhubungan. Jadi kami minta jika bisa di tempuh melalui mediasi langsung dengan Perhubungan untuk penyelesaian ini maka kita hadir saja bertatap muka untuk bicarakan hal ini. Jika tidak, kita akan datangi terus kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura,” tandasnya.
Penanganan Bagian Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Untung Rusli Tandi membenarkan jika dirinya selaku pihak yang menerima surat pemilik lahan Bandara Sentani.
“Surat milik masyarakat ada saya simpan. Surat tersebut sudah diketahui oleh pimpinan sehingga kami pihak ATR/BPN akan mengundang Perhubungan hadir ke dua kalinya untuk memediasi,” terangnya, Kamis (20/7/2023).
Untung memastikan jika Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura akan mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Jika memang pihak Perhubungan tidak merespon undangan kami maka kami akan mengeluarkan surat resmi untuk nyatakan sikap kami kepada masyarakat seperti apa jalan penyelesaiannya,” tegasnya.
TIM
