Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar Rapat Kerja Asistensi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintahan setempat.
Dalam raker yang berlangsung di Hotel Vega Kota Sorong, Jumat (3/11/2023), hadir tim dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kehadiran tim dari Kemendagri ini atas undangan Pemprov PBD.
Penjabat Gubernur PBD Dr.Drs. Mohammad Musa’ad M.Si yang dikonfirmasi seusai pembukaan raker, membenarkan itu.
“Jadi, dalam rangka memantapkan pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Perubahan APBD kita maka kami mengundang tim dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pendampingan atau asessment kepada SKPD yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini,” jelasnya kepada awak media, Jumat (3/11/2023).
Tujuannya yang pertama, kata Pj Gubernur adalah untuk memastikan bahwa dalam waktu relatif singkat ini harus ada peningkatan pencapaian.
“Yang kedua adalah memastikan pertanggungjawaban anggarannya itu betul-betul taat azas,” jelasnya.
Diakui Penjabat, bahwa semua pimpinan OPD di PBD ini semua baru. Oleh karena itu, perlu ada semacam sharing informasi karena nanti hasilnya juga akan dievaluasi sama Jakarta.
“Oleh karena itu, sebelum dievaluasi maka setidaknya ada semacam refreshing penguatan baik teman-teman pimpinan SKPD maupun juga staf-staf yang mengerjakan pada tahapan pelaksanaan maupun tahapan pertanggungjawaban. Ini tidak hanya untuk Anggaran Perubahan 2023 tetapi sekaligus kita minta teman-teman untuk mendampingi ketika mempersiapkan APBD 2024,” sambungnya.
Musa’ad mengaku pihaknya juga dalam beberapa hari ini telah mempersiapkannya data 2024 dan akan diinput agar lebih cepat dibandingkan tahun kemarin.
“Ini agar tidak menyebabkan keterlambatan serapan kita. Kita tidak mau mengulang situasi di 2023. Maka kita sudah mempersiapkan lebih awal.
Penyusunan ABPD 2024 dan pagunya sudah saya bagi ke semua SKPD,” tandasnya.
Musa’ad juga membenarkan jika anggaran APBD 2024 Provinsi PBD mengalami penurunan di 2024.
“Karena memang distribusi secara nasional ke daerah juga mengalami penurunan sehingga kita di Papua Barat Daya dari 2,8 triliun di 2023 menjadi 1,9 Triliun 2024. Dan ini juga karena kondisi keuangan negara yang memang terbatas,” bebernya.
Kendati demikian, Gubernur Musa’ad berharap penyusunan bisa segera rampung sebelum Desember 2023.
“Jadi, walaupun APBD kita 1,9 Triliun tapi kita akan percepat penyusunannya sehingga di bulan Desember 2023 awal kita harapkan semua proses-proses pelelangan sudah kita mulai. Sehingga memasuki Januari 2024, sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah bisa dikerjakan,” pungkasnya.
ZAN
