Koreri.com, Sorong – Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku Wibawa Pram Sihombing mendorong setiap satuan kerja (satker) untuk dapat mengelola dan mengoptimalkan aset yang dimiliki.
Hal itu disampaikannya seusai acara Dialog Kinerja Stakeholder dan Pemberian Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD) 2024 yang berlangsung di gedung KPKNL Sorong, Selasa 5/3/2024).
“Pada prinsipnya kami memberikan penghargaan kepada para mitra kami dari Satker, Pemda terus kemudian ada perbankan yang sudah mendukung kami selama ini, bekerja sama baik dalam mengelola aset dan mengoptimalkan aset. Dua itu prinsipnya,” jelasnya kepada awak media.
Wibawa kemudian mencontohkan dukungan dalam hal mengelola asset.
“Contohnya penghargaan kepada Poltekkes karena pemanfaatan gedung yang megah di Jalan Basuki Rahmat yang besar dan mega itu. Itu salah satu contoh pemanfaatan asst. Itu bisa disewakan, beberapa puluh juta itu. Jadi kalau misalnya ada yang butuh untuk gedung pertemuan bisa menggunakan itu,” urainya.
Kemudian, lanjut Wibawa, termasuk Bandara DEO Sorong juga.
“Biasanya aset-aset yang disewakan terus ada juga yang lelang tadi. Nah itu salah satu bentuk pengelolaan aset juga,” lanjutnya.
Sementara untuk perbankan, itu ada misalnya recovery asset.
“Kalau misalnya asetnya tetap di bank, ya nggak ada guna juga. Maka itu kita lelang sehingga jadi dana cash lagi untuk kemudian uangnya diputar lagi untuk penyaluran kredit,” sambungnya.
Disinggung soal aset-aset Pemerintah yang banyak dan bisa menjadi uang namun terkesan didiamkan, Wibawa membenarkan itu.
“Jadi, aset Negara itu banyak. Dan yang berikut, paling banyak itu tanah dan bangunan di sini. Pertama itu kita harus mengamankan aset Negara, Jadi kalau tanah, itu sertifikatnya harus ada. Yang kedua, jangan sampai ditempati masyarakat. Begitu juga dengan bangunan,” bebernya.
Kaitannya dengan itu, pihaknya mendorong satker itu harus menjaga aset dan tidak boleh sampai ditempati pensiunan saat akan dibersihkan.
“Kalau itu sudah clear secara administrasi dan secara hukum tadi baru kita bisa optimalisasi. Maka itu tadi disampaikan kita sewakan nanti tapi tidak semua juga. Jadi jangan salah pemahaman juga. Artinya aset negara tujuan utamanya sebenarnya untuk operasionalisasi pemerintahan, tetap dalam hal ada yang bisa kita optimalkan, contoh misalnya ada ATM di bawah lalu ada juga disewakan untuk kantin, itu bentuk optimalisasi,” urainya.
Yang langka mungkin bangun tower, yang jika disewakan nilainya mahal.
“Jadi ada tanah kosong tapi nggak dipakai, daripada jadi semak belukar maka bangun tower, kita sewakan dan banyak lagi,” tambahnya.
Wibawa menekankan pula jika pimpinan satker harus aware menjaga aset Negara, mengamankan secara hukum dan secara administrasi. Karena hal itu menurutnya sangat penting.
“Berikutnya, kalau misalnya kita punya aset yang tidak digunakan untuk operasional, nah itu bisa kita optimalisasi menghasilkan PNBP. Itu yang sering kami sebut jangan biarkan aset negara itu idol karena ini dibangun dari pajak yang berasal dari kita semua,” imbuhnya.
Untuk itu, Wibawa pun meminta agar aset Negara yang ada harus dirawat, dijaga dan dioptimalkan.
ZAN
