Koreri.com, Ambon – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Maluku menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertempat di Hotel Grand Avira Ambon, Senin (18/3/2024).
Forum OPD 2024 ini dibuka Sekretaris Daerah Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang diikuti Ketua TGPP Provinsi Maluku,
Kepala DPMD Maluku beserta Jajaran, Perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Kepala Dinas PMD dan Bappeda Kabupaten Kota se-Maluku, Narasumber dan para peserta Forum OPD.
Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda, menyampaikan bahwa membangun desa tidak hanya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan kebudayaan.
Tetapi juga terkait dengan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
“Apresiasi dan penghargaan disampaikan kepada berbagai pihak atas dukungan dan kerjasama dalam proses membangun dan mengembangkan desa-desa di Maluku,” ujarnya.
Sekda menjelaskan, berdasarkan data pada awal RPJMD Tahun 2019 jumlah desa mandiri hanya 10, namun ada terjadi peningkatan dan di awal 2024 desa mandiri telah mencapai 82 desa, sementara untuk desa maju saat ini sudah, 291, berkembang 569, tertinggal 254 dan sangat tertinggal 4 desa.
“Perkembangan desa mandiri ini berdampak pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal. Hal ini dikarenakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Maluku yakni satu OPD satu desa binaan,” jelas Sekda.
Ia mengatakan, Program 1 OPD 1 Desa Binaan diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota untuk menciptakan program desa, sehingga selaras dalam mewujudkan desa mandiri di Provinsi Maluku, karena dengan demikian kesejahteraan yang diharapkan bagi masyarakat bisa tercapai.
“Perencanaan jangka panjang 2025-2045 menuju Indonesia emas, dimana telah ditargetkan sampai 2045 seluruh desa dapat menjadi desa mandiri dan hal ini memerlukan kerjasama dari para pihak untuk mencapai apa yang menjadi harapan Pemerintah pusat terutama Pemerintah Provinsi Maluku,” harapnya.
Gubernur dalam sambutan tertulisnya berharap, semoga forum ini dapat melahirkan konsep pemberdayaan yang terintegrasi sebagai wujud bergerak bersama menuju desa mandiri untuk Maluku sejahtera.
BKL
