Koreri.com, Jayapura – Direktur Politeknik Kesehatan Jayapura Masrif, SKM., M.Kes didesak mundur atau turun dari jabatannya.
Ia dinilai tidak mampu dalam mengemban amanah dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Imbas dari tuntutan tersebut, ruang kerja sang Direktur pun dipalang sejak Rabu (8/5/2024).
Koordinator aksi palang ruang kerja Direktur, Zeth Roberth Felle mengatakan aksi yang dilakukan seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Jayapura mulai dari Wakil Direktur sampai tingkat pengelola studi dan jurusan ini sesuai dengan jawaban dari Dirjen Nakes dan Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI di Jakarta pada 2023 lalu.
“Ya, aksi palang ruang kerja Direktur hari ini merupakan rentetan rangkaian aksi yang sudah kami lakukan sejak 2023 lalu di Jakarta. Dimana pada waktu itu, kami tim ke Jakarta ketemu dengan Dirjen Nakes dan Biro Hukum Kemenkes untuk mempertanyakan kenapa tiga nama OAP dari internal Poltekkes Jayapura yang lolos seleksi tidak diberikan kesempatan jadi Direktur Poltekkes Jayapura,” bebernya dalam keterangan di kampus Poltekkes Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (8/5/2024).
Pihaknya kemudian mendapat jawaban dari Dirjen Nakes dan Kepala Biro Hukum Kemenkes bahwa jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura Masrif, SKM.,M.Kes akan dievaluasi kinerjanya selama satu tahun.
Sesuai hasil rapat dan evaluasi satu tahun kepemimpinan Direktur Poltekkes Jayapura Masrif, maka ada empat poin tuntutan yang disampaikan pihaknya mendesak Dirjen Nakes Kemenkes RI segera menggantikan yang bersangkutan karena dinilai tak mampu.
Pertama, Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura adalah titipan dan representasi dari konspirasi pembunuhan karakter orang asli papua (OAP) yang ditempatkan oleh Dirjen Nakes Kemenkes RI secara terang-terangan “Membunuh Karakter Orang Asli Papua dan Non Papua” yang telah mengabdi puluhan tahun di Tanah Papua pada Poltekkes Kemenkes Jayapura. Telah terjadi perpecahan karakter orang asli Papua dan semua pegawai Poltekkes menjadi kelompok berintegritas dan kelompok pragmatis.
Kedua, selama satu tahun bertugas sebagai Direktur belum pernah memperlihatkan konsep pembangunan Poltekkes ke arah yang lebih baik, belum adanya perubahan visi dan misi, RIP, RAK dan RKT yang bersumber dari pemikiran Direktur sendiri. Bahkan kebijakan dan arahan selalu ambigu, tidak konsisten, menghambat kinerja dan tanpa pedoman atau juknis yang jelas. Ada indikasi “Otoritarian Personality”.
Ketiga, kearifan lokal yang ada di tanah Papua dan Poltekkes Kemenkes Jayapura hanya dijadikan tameng untuk membenarkan pencitraan diri yang telah dilakukan Direktur Poltekkes Jayapura, Masrif, SKM., M.Kes.
Keempat, adanya indikasi kekacauan personality yang ditunjukan melalui perilaku tidak etis dan tidak layak sebagai pemimpin institusi seperti “Paranoid” atau ketakutan berlebihan, over confident atau merasa diri paling hebat, dan pengucapan kata-kata amoral.
Dijelaskan Zeth Roberth Felle, dari empat poin hasil evaluasi kinerja Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura dijebarkan dalam lima poin tuntutan kesetaraan hak dan petisi penolakan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapur diantaranya:
Satu, kami seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Jayapura meminta jawaban pasti dan tegas atas permohonan pergantian Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura yang telah kami ajukan sebanyak tiga kali kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan selama tahun 2023.
Kedua, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan segera memberhentikan dan menarik kembali Direktur Poltekkes Jayapura untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
Ketiga, Bapak Menteri kesehatan dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tolong hargai hak dasar kami, sama seperti warga negara Indonesia lainnya di luar Pulau Papua, agar perlakuan diskirminasi dan pembunuhan karakter SDM orang asli Papua yang sedang menimpa kami saat ini tidak kami wariskan pada generasi anak-anak Papua berikutnya.
Keempat, pemalangan ruangan kantor Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura akan dibuka setelah pelantikan Plt atau Direktur definitif Poltekkes Kemenkes Jayapura yang baru.
Kelima, semua pihak yang memiliki hati nurani untuk membangun Papua melalui Poltekkes Kemenkes Jayapura, Presiden, DPR-RI, KSP, MRP, DPR Papua dan Dewan-dewan adat di seluruh Tanah Papua “Tolong Perhatikan dan Bantu Kami” untuk keluar dari “Penjajahan Modern” yang telah dilakukan secara sistematis oleh Kementerian Kesehatan RI dan Dirjen Nakes saat ini.
“Kami sengaja dikondisikan untuk tidak memenuhi persyaratan sehingga dipandang tidak mampu untuk menjadi Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura masa depan dan Direktur-Direktur Poltekkes Kemenkes DOB pada Provinsi Pemekaran di Papua,” bebernya lagi.
“Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura saat ini dari Poltekkes Kendari dan tidak pernah mendaftar untuk ikut seleksi Direktur Poltekkes Jayapura. Jadi tolong berikan kesempatan kepada kami internal Poltekkes Jayapura sendiri dalam hal ini ketiga Wakil Direktur yang sangat layak jadi pemimpin,” tegas Zeth Roberth Felle.
Sementara itu, Ketua Analisis Papua Strategis Laus Deo Calvin Rumayom mengatakan organisasi yang dipimpinnya merupakan mitra startegis dengan Poltekkes Kemenkes Jayapura.
“Hari ini kami di undang hadir dan mendengar aspirasi yang disampaikan terkait dengan kinerja Direktur Poltekkes Jayapura yang saat ini sehingga dari sejumlah aspirasi yang disampaikan tentu kami ikut prihatin bahwa ada permasalahan di dalam kepemimpinan Direktur Masrif yang harus diselesaikan,” ungkapnya.
“Termasuk aksi pemalangan yang menjadi bagian rentetan aksi sebelumnya tentu sangat mengharapkan kepemimpinan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura dikembalikan saja ke internal Poltekkes Jayapura,” desak Calvin Rumayom.
Karena sudah ada sejumlah SDM OAP yang telah siap untuk memimpin Poltekkes Kemenkes Jayapura.
“Dan juga tentu kami memberikan pertimbangan bahwa SDM anak-anak Papua yang ada di lembaga ini sudah ada yang menyandang Professor (Prof) juga Doktor yang memenuhi syarat dan ketentuan, sehingga tentunya juga harus diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan untuk memimpin lembaga ini kedepan,” bebernya.
Dikatakan Calvin Rumayom, pihaknya juga ikut terlibat dalam upaya mediasi. Sehingga dari sejumlah aspirasi yang diterima, Analisis Papua Strategis langsung melakukan koordinasi dengan Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) yang menangani isu-isu pembangunan di Papua.
“Kami menyampaikan terima kasih ke Kantor Staf Presiden karena dari hasil koordinasi kami, mereka sangat siap untuk melakukan follow-up sesuai dengan apapun keputusan,” urainya.
Selain itu, lanjut Calvin Rumayom, Analisis Papua Strategis juga melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk harus bisa melakukan assesment terhadap persoalan ini dengan baik.
“Sehingga kami bersyukur hari ini juga ibu Dirjen Nakes Kemenkes RI hadir di Poltekes Kemenkes RI,” ucapnya.
Pihaknya berharap, Dirjen Nakes Kemenkes RI tidak saja melihat tapi juga harus berani buat keputusan untuk menjawab masalah ini.
“Saya juga menyampaikan bahwa Poltekkes Kemenkes Jayapura ini bukan hanya menghadapi masalah internal tapi ini lembaga publik dimana semua masyarakat Papua ikut melakukan monitoring terhadap keberadaan lembaga ini,” tekannya.
“Intinya tuntutan ini adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura harus diganti dan dipersiapkan dengan orang-orang yang harus lebih sesuai dengan kebutuhan dari internal Poltekkes Kemenkes Jayapura sendiri,” pungkas Calvin Rumayom.
EHO
