Koreri.com, Sorong – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) kembali didatangi sejumlah orang, Selasa (17/9/2024).
Kali ini, sejumlah tokoh adat dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ambel Raja Ampat.
Mengenakan pakaian khas adat, para tokoh ini membawa mangkok berisi tanah, air dan satu tokoh lainnya membawa bambu runcing serta batu sambil membacakan sejumlah kalimat dalam bahasa adat di hadapan komisioner KPU Papua Barat Daya, Fatmawati.
Ketua LMA Ambel Yulianus Tebu dalam pernyataannya menegaskan bahwa tidak mengakui Abdul Faris Umlati sebagai orang asli Papua.
“Seperti yang saya katakan di beberapa media bahwa saya tidak menolak ARUS dan ARUS bagian dari kita. Tapi kalau ada yang mengatasnamakan lembaga adat, saya menolak ! Karena sebagai orang yang diberikan mandat dari 27 marga suku Ambel, saya tegaskan bahwa dia bukan Orang Asli Papua,” tegasnya saat ditemui seusai pertemuan.
Ia berharap KPU dan MRP seiring sejalan, namun karena pengumuman tanggapan masyarakat yang dikeluarkan KPU PBD sehingga LMA Ambel kemudian mengambil upaya sumpah adat.
Yulianus juga menambahkan bahwa KPU saat ini sedang melakukan verifikasi keaslian Papua padahal verifikasi keaslian adalah ranah MRP.
“Kami juga tidak berharap ada kutuk begini. Kami berharap Pilkada ini berjalan damai dan orang asli Papua dapat menjadi Gubernur di atas sendiri,” imbuhnya.
Selain itu, Yulianus juga akan melaporkan LMA yang telah mengeluarkan pengakuan kepada Abdul Faris Umlati ke pihak Kepolisian.
“LMA tersebut telah melakukan pembohongan publik. Oleh karena itu, kita lengkapi dengan bukti yang sudah kami serahkan tadi ke orang KPU,” tegasnya.
Ditambahkan, Yosias Lapon selaku kepala suku marga Sanoi bahwa mereka tidak mengakui keberadaan Abdul Faris Umlati untuk maju sebagai Calon Gubernur.
“Ini Sanoi yang punya hak kesulungan, dia punya gunung, punya tanah dan benda keramat. Kalau Sanoi yang satu lagi itu beda dengan yang ini,” klaimnya.
Sementara itu, Komisioner KPU PBD Fatmawati menerima dokumen dan selanjutnya akan dibahas dan dikaji oleh komisioner KPU PBD.
“Kita semua memiliki tujuan yang sama yaitu agar Pilkada pertama di Papua Barat Daya ini bisa berjalan damai dan suka cita,” pungkasnya.
TIM
