Koreri.com, Sorong – Sekelompok orang kembali melakukan manuver dengan menggelar aksi demo di depan gedung sementara DPR Papua Barat Daya (PBD), Selasa (11/2/2025).
Pendemo tetap pada tuntutan sebagaimana dua kali demo sebelumnya yaitu menuntut Yosafat Kambu yang mereka klaim sebagai tokoh pejuang pembentukan PBD itu diangkat sebagai Ketua DPRP setempat.
Politisi Senior Partai Golkar Robert Kardinal angkat bicara menanggapi aksi demo yang mengklaim diri sebagai Tim Presidium Pejuang Papua Barat Daya.
“Berarti presidium ini tentu adalah aspirasi masyarakat karena saya yakin beliau (Yosafat Kambu) sebagai kader pasti mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP. Karena kita semua kader pasti ikuti apa yang diputuskan oleh DPP,” responnya kepada Koreri.com, melalui telepon selulernya, Rabu (12/2/2025).
Legislator DPR RI ini mengaku telah melihat ada lagi SK baru yang keluar untuk Ortis Sagrim.
“Jadi kita harus lihat secara berbeda. Kalau beliau sendiri yang berorasi atau menyurati secara sendiri itu memang hak semua artinya untuk memproses karena Golkar adalah partai karena tergugah,” urainya.
Tapi kemudian, lanjut Kardinal, jika ada pihak-pihak lain seperti presidium atau apa yang berada di luar Partai Golkar maka pihaknya sangat berterima kasih karena mereka punya perhatian untuk partai.
Golkar mengambil keputusan itu pasti melalui proses-proses yang sudah dijalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengacu pada Juknis, Juklak, juga PO dimana semua itu pasti sudah dilewatinya.
“Jadi saya sangat berterima kasih karena banyak masyarakat di Papua Barat Daya ini yang bersimpati dan/atau mungkin punya usulan untuk Partai Golkar kalau bisa si A, si B menjadi Ketua DPR. Berarti masyarakat itu sayang dan perhatian kepada Partai Golkar,” pujinya.
Anggota DPR RI asal Dapil PBD ini cuma beri pesan khusus untuk semua kader partai agar ikuti perintah daripada apa yang diputuskan oleh DPP.
“Kalau yang bukan partai, bukan tidak boleh mereka menyuarakan itu, boleh saja. Tapi saya kira apa yang mereka sampaikan juga masih didengar oleh DPP. Tapi kalau kader, wajib hukumnya untuk menjalankan apa yang sudah dikeluarkan ini,” tegasnya.
Fungsionaris Golkar ini secara khusus menyoroti polemik soal pimpinan DPR PBD dari Oktober 2024 hingga saat ini belum didefinitifkan.
“Mari kita dukung yang ada ini supaya cepat-cepat DPR Papua Barat Daya bisa bekerja. Karena sebentar lagi ada pelantikan kepala daerah. Setelah itu sudah harus kerja karena masuk bulan ketiga tahun yang baru 2025 ini. Semua pembahasan anggaran dan lain-lain harus segera jalan. Kalau tidak jalan, semua ini akan terganggu pembangunan di daerah,” sorotnya.
Sekali lagi, terima kasih buat masyarakat yang punya perhatian besar pada Partai Golkar mau itu dari presidium sendiri atau mungkin dari masyarakat yang lain.
“Tapi kalau yang kader, mari kita support apa yang sudah diputuskan DPP dan itu wajib hukumnya untuk kita bersama-sama laksanakan supaya cepat selesai,’ tegasnya.
Kardinal sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih untuk simpatik presidium atau masyarakat lainnya karena berarti mereka juga punya perhatian kepada Partai Golkar.
“Tetapi putusan DPP Golkar harus segera diproses supaya bisa jalan ini pemerintahan. Kalau tidak, nanti Golkar tidak ikut berperan didalam pengambilan keputusan karena Golkar yang jadi ketua,” pungkasnya.
KENN
