Koreri.com, Manokwari – Menyikapi persoalan tingkat nasional dan juga isu lokal di tanah Papua yang sedang bergejolak, Aliansi Mahasiswa, GMKI, Ikatan Mahasiswa Kedaerahan dan Rakyat Papua Barat turun ke jalan untuk menyuarakan.
Aksi demo yang digelar di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat pada Selasa (2/9/2025) ini berlangsung sejak pukul 10.00 – 18.00 WIT diterima Gubernur Dominggus Mandacan, DPRP, MRPB, Kapolda, Kakanwil Kemenkum, Sekda dan unsur Forkopimda Kabupaten Manokwari.
Demo yang berlangsung tertib dan lancar ini diawali dari depan kampus Universitas Papua dengan tujuan kantor Sekretariat DPRP Papua Barat. Namun kondisi cuaca juga pihak aparat kepolisian tidak mengijinkan kegiatan long march sehingga aksi ini diterima Gubernur bersama Forkopimda di Jalan Raya, Fanindi, Traficht Light Makalo, Kabupaten Makalo.
Kordinator Lapangan Umum Yakonias Surune yang memimpin aksi demo tersebut memberikan kesempatan kepada sejumlah orator untuk menyampaikan orasi sebelum menyerahkan tuntutan kepada Gubernur dan Ketua DPRP Papua Barat.
Orator yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unipa Manokwari, perwakilan Ikatan Mahasiswa Daerah, Mahardika, GMKI dan aktivis menyoroti isu nasional soal bubarkan DPR, RUU Perampasan Aset koruptor, tuntaskan persoalan HAM di Papua, sahkan regulasi hak masyarakat adat, kesehatan dan pendidikan gratis, kemudian soroti program makan bergizi gratis (MBG) dan pemindahan 4 tahanan politik dari Sorong ke Makassar.
Berikut tuntutan aksi demo damai yang disampaikan korlap umum Yakonias Surune
1. Tolak kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR serta Pajak Baru.
2. Batalkan UU Hak Cipta Kerja (Omnibus law).
3. Evalusi dan renovasi tubuh Polri secara menyeluruh.
4. Usut Tuntas Kasus Kekerasan Penculikan Penghilangan nyawa Aktivis dan Masa Aksi Demonstrasi yang terjadi di Jakarta Makasar, Sorong dan Manokwari dan beberapa wilayah Indonesia yang mengalami tindakan-tindakan berlebihan dari aparat keamanan.
5. Stop Pemborosan Uang Rakyat untuk Kepentingan Para Pejabat.
6. Hentikan Tindakan Represif Terhadap Rakyat.
7. Sahkan UU Masyarakat Adat, Pemda Provinsi Papua Barat Harus Membuat Regulasi tentang Perlundangan Hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat.
8. Partai harus pecat, jatuhkan sangsi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
9. Perlu Mengangkat Hak – hak Politik sebagai Orang Asli Papua di Negerinya Sendiri.
10. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
11. Sahkan dan Tegakan UU Peramapasan Aset Koruptor.
12. Ciptakan Pendidikan dan Kesehatan gratis yang ilmiah dan Demokratis bagi seluruh Masyarakat Papua Barat, serta batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan kesehatan.
13. Pastikan Upah Layak seluruh Angkatan kerja Dosen, Guru, Nakes, Buruh dan berbagai mitra kerja.
14. DPR Provinsi mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang Penjualan pinan Khusus OAP.
15. Berikan Beasiswa Kepada Mahasiswa dan Siswa yang Ekonomi keluarganya Kurang Mampu di Provinsi Papua Barat.
16. Adili Pelaku Pelangaran HAM di seluruh Tanah Papua.
17. Hentikan PSN di seluruh Tanah Papua. Yang merusak dan merampas Sumber Kehidupan Orang asli Papua.
“Kami berharap Bapa Gubernur bersama Ketua DPRP dan Forkopimda dapat menerima dan menindaklanjuti sesuai hingga ke pemerintah pusat,” ucap Yakonasi Surune sambil menyerahkan dokumen aspirasi kepada Gubernur Dominggus Mandacan dan Ketua DPRP Orgenes Wonggor.
Aksi demo damai ini dikawal ketat Kapolda Papua Barat bersama Kapolresta Manokwari dan jajarannya.
KENN
