Koreri.com, Sorong – Pemerintah pusat diminta untuk memberikan perhatian terhadap persoalan pendidikan pada wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten di wilayah itu mengingatkan Pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pendidikan di wilayah PBD agar dapat berjalan merata hingga ke pelosok.
Ketua LMA Kota Sorong, Thomas Malak menyampaikan, hingga saat ini belum ada data resmi mengenai jumlah pasti desa atau kampung di PBD yang sama sekali belum mendapatkan tenaga pendidik atau guru.
“Memang belum ada data spesifik. Tapi di lapangan, kita masih temukan kampung-kampung di daerah 3T yang minim guru dan fasilitas sekolah,” ujarnya di Sorong, Jumat (24/7/2026).
Tokoh muda Malamoi ini mengatakan, daerah seperti Kabupaten Tambrauw, Sorong, dan Sorong Selatan masih menjadi tantangan besar. Kondisi geografis wilayah pedalaman dengan medan berat menjadi kendala utama dalam distribusi tenaga pendidik secara merata.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga membuat sejumlah kampung terpencil belum memiliki sekolah yang memadai.
“Anak-anak kita tidak boleh tertinggal. Kalau tidak ada guru, tidak ada sekolah, bagaimana SDM Papua bisa maju?” tegasnya.
Meski demikian, Thomas Malak mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat dan Daerah yang terus menggenjot program sekolah gratis serta revitalisasi satuan pendidikan untuk menjangkau wilayah-wilayah pelosok.
LMA Kota Sorong mendesak agar alokasi guru, pembangunan sekolah dan dukungan infrastruktur pendidikan di PBD diprioritaskan.
“Kami selaku lembaga masyarakat adat meminta negara hadir secara nyata. Pendidikan harus adil dan merata di setiap pelosok Tanah Papua Barat Daya. Ini demi masa depan anak-anak Papua,” pungkasnya.
KENN
