Koreri.com, Sorong – Koalisi Masyarakat Sipil dan Masyarakat Adat se-Tanah Papua menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi yang dinilai berpotensi mengancam tanah adat serta ruang hidup masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan dalam rangkaian PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang berlangsung 2–4 September 2026.
Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (FOKER LSM) Papua, Abner Mansai, mengatakan pembangunan di Tanah Papua semestinya dilakukan dengan menghormati hak masyarakat adat atas tanah dan kekayaan alam.
Menurut dia, pemerintah seharusnya mendorong masyarakat adat hidup mandiri secara berkelanjutan, bukan mengambil alih sumber daya alam yang menjadi bagian dari ruang hidup mereka.
“Tanah Papua tidak ada Tanah Negara. Tanah Papua adalah tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada Orang Papua dan diwariskan secara turun-temurun sebelum adanya negara,” kata Abner.
Sementara itu, aktivis Front Masyarakat Domberai, Apey, menilai sejumlah proyek pembangunan justru berpotensi meminggirkan masyarakat adat dari wilayah mereka.
Tokoh Perempuan Adat, Marlince Siep, juga menyoroti dampak pembangunan terhadap perempuan dan anak Papua. Menurutnya, hutan dan tanah memiliki fungsi penting sebagai sumber pangan, kesehatan, sekaligus ruang hidup masyarakat adat.
Atas dasar itu, koalisi menyatakan empat sikap, yakni menolak klaim Tanah Papua sebagai tanah negara atau tanah kosong, menghentikan PSN dan program pembangunan yang merusak sumber penghidupan masyarakat adat, menghentikan investasi yang mengancam tanah adat serta ruang hidup perempuan dan anak, serta meminta pendekatan persuasif dengan mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan oleh partisipan dan mitra FOKER LSM Papua yang hadir dalam PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong.
RED
