Koreri.com, Aimas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) mendorong penguatan sinergi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memastikan kebijakan pembangunan selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat asli setempat.
Pj Sekda Drs. Yakop Kareth, M.Si mengatakan, keselarasan kebijakan antara Pemprov PBD dan MRP menjadi penting, terutama dalam memperkuat perlindungan serta meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Harus ada keselarasan kebijakan antara Oemerintah provinsi dengan Majelis Rakyat Papua,” tegas Kareth yang juga menjabat Kepala Bapperida PBD saat membuka Rapat Kerja MPR bersama OPD pengelola dana otsus di Hotel Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (7/9/2026)
Menurut Yakop, proses tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
Kareth berharap seluruh masukan dan saran dari peserta dapat dihimpun untuk kemudian ditindaklanjuti Pemerintah provinsi.
“Kami berharap kegiatan ini berakhir dengan rekomendasi konkret. Pemerintah provinsi siap menerima masukan dan saran untuk menjadi bahan dalam kebijakan ke depan,” ujarnya.
Sementara ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Alfons Kambu menilai pelaksanaan Otsus selama ini belum sepenuhnya terintegrasi. Berbagai pihak masih bekerja secara sektoral sehingga diperlukan kolaborasi antara MRP, Pemda, DPRP, serta pemangku kepentingan lainnya.
Karena itu, rapat kerja MRPBD selama empat hari diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret, baik untuk kebutuhan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
“Kita tidak ingin rapat ini hanya menghasilkan dokumen. Dalam empat hari ke depan harus ada sesuatu yang bisa kita lahirkan sebagai rekomendasi dan perbaikan bersama,” imbuhnya.
Alfons juga menegaskan pentingnya Pemda melibatkan MRP dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan OAP.
“Lembaga ini dibentuk untuk orang Papua. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Papua harus memperhatikan saran dan pendapat MRP,” tegasnya.
Alfons berharap penguatan koordinasi antarlembaga dapat membuat pelaksanaan Otsus lebih terarah, merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
KENN
