Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR PB) mulai melaksanakan pengawasan program kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Pengawasan dimulai Kamis (13/3/2025) dan akan berlangsung di 7 Kabupaten se-Provinsi Papua Barat.
Tim DPR PB yang berasal dari perwakilan komisi-komisi itu akan turun ke daerah-daerah  untuk melihat secara langsung kegiatan pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD Provinsi 2024 tersebut, sesuai dengan laporan pertanggung jawab pihak ketiga atau bermasalah.
“Sebenarnya nomenklaturnya tentang pengawasan Otsus namun efisiensi anggaran. Jadi kita gunakan sekaligus pengawasan, realisasi dan target APBD di tahun 2024,” kata Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H kepada Koreri.com, di Manokwari, Rabu (12/3/2025).
Syamsudin mengatakan pihaknya akan men-tracking kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPD Provinsi di 7 Kabupaten.
Para wakil rakyat ini akan mengecek dan memastikan pekerjaan fisik yang sudah dikerjakan Dinas PUPR, Kesehatan, Pendidikan serta OPD teknis untuk dipertanggungjawabkan seratus persen.
Pasalnya, DPR PB mendapat informasi data bahwa sejumlah pekerjaan yang belum selesai dikerjakan bahkan mangkrak, sehingga agenda ini untuk mengkonfirmasi langsung kebenarannya.
“Yang jelas bahwa kalau ada temuan di lapangan maka kita akan lihat kendalanya seperti apa, apakah kendala terkait dengan geofrafis yang sulit atau seperti apa,” ujar Seknun.
Politisi muda partai NasDem itu menegaskan, hasil pengawasan APBD 2024 ini akan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi DPR PB dengan OPD terkait untuk mengevaluasi kembali persoalan yang ditemukan.
Ditegaskannya bahwa persoalan yang ditemukan pada saat pengawasan APBD tahun anggaran 2024 akan menjadi catatan khusus bagi DPR PB.
“Tidak menutup kemungkinan akan menjadi rekomendasi lembaga secara resmi kepada Bapak Gubernur untuk melakukan evaluasi sebelum roling jabatan OPD di lingkup pemerintah provinsi Papua Barat,” sahutnya.
Ditambahkan Sase, sapaan akrab Syamsudin, bahwa agenda kedewanan ini seharusnya dilaksanakan pada februari 2025 lalu. Namun karena padatnya kegiatan serta persiapan pelantikan Gubenur dan Wakil Gubernur Papua Barat sehingga baru dilaksanakan pada Maret ini.
Sekaligus dilaksanakan lebih duluan sebagai bahan evaluasi menjelang laporan pertanggung jawaban kepala daerah tahun 2024 yang akan disampaikan nanti.
KENN
