Koreri.com, Sorong – Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya (DLHKP PBD) bakal juga akan ikut rencana aksi Folu Net Sink tahun 2030.
Pasalnya, dokumen rencana aksi tersebut sudah ditandatangani Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos pada saat apel peringatan hari rimbawan ke 42 di halaman apel kantor Gubernur PBD, Senin (17/3/2025).
Kepala Dinas LHKP PBD Julian Kelly Kambu, S.T., M.Si mengapresiasi Gubernur pertama Elisa Kambu atas dukungannya.
Dikatakan, dokumen Folu Net Sink ini sangat penting di Tanah Papua khususnya Provinsi Papua Barat Daya sehingga dalam pekan ini pihaknya akan membawa ke Kementrian Lingkungan Hidup RI untuk mengetahui rencana aksinya pada 2030 yang akan datang.
“Kami akan menyusun Proposal berdasarkan rencana kerja untuk mendapatkan sejumlah dana yang sudah tersedia, mekanisme mendapat dana ini diluar APBD, dokumen Folu Net Sink yang akan jadi pintu masuk untuk mendapat dana itu,” jelas Kelly Kambu dalam keterangan persnya kepada awak media, Senin (17/3/2025).
Selain itu, Kelly menjelaskan bahwa Dinas LHKP PBD juga sudah mendapatkan dana RBP REDD+ atau dana insentif yang diberikan kepada negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan.
Dana ini sedang berproses di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementrian LHK senilai US$1.126.780
“Proposal kami sudah masuk tinggal verifikasi dan nanti tambah kurangnya di bulan maret atau april muda-mudahan bulan mei dana ini sudah masuk,” tuturnya.
Kelly menyebutkan, pihaknya sedang berupaya mendapat mekanisme penggunaan anggaran di luar APBD PBD untuk membantu mengelola kawasan-kawasan hutan serta memberdayakan masyarakat.
Hutan merupakan aset negara dan paru-paru dunia sehingga perlu diperjuangkan, dilestarikan serta diwariskan bagi generasi berikutnya.
KENN
