Koreri.com, Wasior – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai melaksanakan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Legislator Senayan Cheroline Chrisye Makalew, S.P memilih melaksanakan tugas konstitusional sebagai keterwakilan masyarakat Provinsi Papua Barat di pesisir Kabupaten Teluk Wondama.
Kegiatan reses yang berlangsung selama dua hari, 9 – 10 April 2025 ini difokuskan di lima kampung.
Anggota Komisi XII DPR RI ini menjaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) di Kampung Yembekiri, Yomakan, Isenebuay, Yariari pada Distrik Rumberpon dan Kampung Kaprus di Distrik Soug Jaya, Kabupaten Teluk Wondama.
Kepada Koreri.com, Jumat (11/4/2025), Anggota Fraksi NasDem Dapil Papua Barat Cheroline Chrisye Makalew mengaku menerima sejumlah aspirasi dari masyarakat antara lain, terkait dengan kendala penerangan kampung dan tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) yang masih menjadi masalah utama.
“Persoalan ini hampir dialami setiap kampung di pesisir Teluk Wondama,” ungkapnya.
Cheroline membeberkan pula soal fasilitas pembangkit listrik dalam bentuk PLTD dan PLTS yang sudah tidak beroperasi selama 2 tahun akibat kerusakan mesin.
Persoalan ini mengakibatkan masyarakat terpaksa harus kembali menggunakan mesin genset untuk kebutuhan penerangan. Akan tetapi terkendala harganya cukup tinggi berkisar Rp20 ribu/liternya.
“Kemudian juga tidak semua masyarakat memiliki genset. Apalagi dari sisi BBM yang harganya cukup tinggi berkisar 20 ribu per liter,” bebernya.
Terhadap persoalan yang dialami ini, masyarakat berharap legislator muda asal parpol pengusung Restorasi Indonesia ini dapat mendorong melalui Kementerian terkait agar ada kebijakan dalam bentuk subsidi harga BBM.
Cheroline pun berjanji aspirasi masyarakat yang diperoleh dalam agenda reses kali ini akan menjadi tugasnya untuk memperjuangkannya saat Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat DPR RI dengan mitra kerja Komisi XII DPR RI di Gedung Senayan nanti.
“Saya akan menyampaikan dan mengawal pada saat rapat kerja maupun RDP dengan Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Migas yang nantinya akan berkoordinasi dengan BPH Migas dan PT Pertamina perihal persoalan BBM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang nantinya berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) perihal persoalan fasilitas penerangan,” pungkasnya.
KENN
