Koreri.com, Ambon – Wali Kota Bodewin Wattimena, meninjau progres pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang tengah digarap di lantai 4 Amplaz, kota Ambon, Kamis (15/5/2025).
MPP ini menjadi proyek strategis yang digadang-gadang akan mengubah wajah pelayanan publik di ibu kota Provinsi Maluku.
Dalam kunjungan itu, Bodewin menegaskan bahwa pembangunan MPP bukan sekadar proyek fisik, tetapi wujud nyata reformasi birokrasi.
Menurutnya, keberadaan MPP akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan, baik yang bersifat perizinan maupun non-perizinan, dalam satu lokasi yang terintegrasi.
“Ini bentuk komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan layanan terpusat, warga tak perlu lagi berpindah dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus dokumen,” kata Bodewin yang didampingi PJ. Sekretaris Kota Ambon, dan beberapa OPD terkait.
Selain menyasar efisiensi layanan publik, MPP juga didesain untuk mendukung aktivitas ekonomi. Penempatan fasilitas ini di pusat perbelanjaan diharapkan memberi nilai tambah, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.
“Bayangkan, sambil menunggu layanan, masyarakat bisa ngopi atau belanja. Ada efek ganda yang kita kejar, terutama untuk menggerakkan ekonomi local,” sambungnya.
Pemkot Ambon juga tengah mengupayakan perluasan cakupan layanan MPP dengan menggandeng berbagai Lembaga mulai dari instansi hukum, pendidikan, hingga keagamaan. Menurut Bodewin, integrasi lintas sektor menjadi kunci terciptanya ekosistem layanan publik yang inklusif dan modern.
Ia menambahkan, proyek ini merupakan bagian dari 17 agenda prioritas Pemkot Ambon.
Selain meningkatkan kualitas layanan publik, MPP juga diharapkan mendongkrak kemudahan berusaha dan memperkuat iklim investasi di kota ini.
Pembangunan MPP sendiri merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Ambon dan manajemen Ambon Plaza.
Bodewin berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik.
Pembangunan MPP bukan hanya soal infrastruktur. Ini soal tanggung jawab, komitmen, dan transformasi cara pemerintah melayani masyarakat.
JFL
